medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tetap memberi ruang pada nelayan di Muara Angke untuk berlayar setelah pulau reklamasi dibangun. Skema rute tersebut diklaim telah tercantum di analisis dampak lingkungan (amdal) Pulau G.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, nelayan bisa melalui celah di antara Pulau G dan Pulau H dengan alur zigzag. Pulau G dan H sendiri berjarak 300 meter, begitu pula jarak antara Pulau G dengan daratan Jakarta Utara.
Baca: Luhut Pastikan Moratorium Pulau G Segera Dicabut
Menurut Saefullah, rute nelayan tidak perlu dipersoalkan, sebab rutenya telah diperhitungkan. Termasuk disesuaikan dengan pipa pendingin aliran air panas dari PLTU Muara Karang. Rute ini dinilai mencukupi untuk kapal bermesin 5 hingga 10 gross ton (GT).
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/akWy60aN" allowfullscreen></iframe>
Skema rute itu juga telah dimasukan ke dalam amdal Pulau G yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Ada itu, alurnya disiapkan. Itu kan ada yang horizontal dan vertikal di antara pulau itu, nanti nelayan bisa lewat situ," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2017.
Baca: Permasalahan Pulau G Beres
Saefullah juga menyinggung perjanjian kerja sama antara Pemprov dan Pengembang PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land. Perjanjian kerja sama telah diteken dengan pembagian yang sama sekali tidak merugikan DKI.
Pengembang juga wajib membangun sarana dan prasarana berdasarkan urban design guidlines (UDGL - rencana tata ruang). Pengembang hanya berhak mengelola 51,9 persen lahan, sementara sisanya menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Perjanjian kerja sama sudah diteken, pemerintah tidak rugi,” kata dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4bazMdrk" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tetap memberi ruang pada nelayan di Muara Angke untuk berlayar setelah pulau reklamasi dibangun. Skema rute tersebut diklaim telah tercantum di analisis dampak lingkungan (amdal) Pulau G.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, nelayan bisa melalui celah di antara Pulau G dan Pulau H dengan alur zigzag. Pulau G dan H sendiri berjarak 300 meter, begitu pula jarak antara Pulau G dengan daratan Jakarta Utara.
Baca:
Luhut Pastikan Moratorium Pulau G Segera Dicabut
Menurut Saefullah, rute nelayan tidak perlu dipersoalkan, sebab rutenya telah diperhitungkan. Termasuk disesuaikan dengan pipa pendingin aliran air panas dari PLTU Muara Karang. Rute ini dinilai mencukupi untuk kapal bermesin 5 hingga 10 gross ton (GT).
Skema rute itu juga telah dimasukan ke dalam amdal Pulau G yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Ada itu, alurnya disiapkan. Itu kan ada yang horizontal dan vertikal di antara pulau itu, nanti nelayan bisa lewat situ," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2017.
Baca:
Permasalahan Pulau G Beres
Saefullah juga menyinggung perjanjian kerja sama antara Pemprov dan Pengembang PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land. Perjanjian kerja sama telah diteken dengan pembagian yang sama sekali tidak merugikan DKI.
Pengembang juga wajib membangun sarana dan prasarana berdasarkan urban design guidlines (UDGL - rencana tata ruang). Pengembang hanya berhak mengelola 51,9 persen lahan, sementara sisanya menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Perjanjian kerja sama sudah diteken, pemerintah tidak rugi,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
