Jakarta: Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera berakhir pada Minggu, 16 Oktober 2022. Anies mengeklaim sudah banyak capaian yang dilakukan selama lima tahun memimpin Ibu Kota.
“Insyaallah sebelum selesai 16 Oktober akan ada paket (paparan) apa yang sudah dikerjakan,” kata Anies di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 28 September 2022.
Anies mengatakan jilid kinerjanya di Jakarta sangat panjang. Sehingga dia butuh waktu menyelesaikan data-data realisasi program kerja,
“Itu semua bagian dari sebuah keberlanjutan. Ada hal baru, ada hal yang meneruskan,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Medcom.id tapak tilas ihwal janji kampanye Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Sandiaga Uno. Belakangan, Sandiaga digantikan Ahmad Riza Patria lantaran memilih berkontestasi sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (pemilu) 2019.
Ada sejumlah program yang menarik perhatian publik. Pertama, yakni program hunian down payment (DP) Rp0 yang awalnya bertujuan memudahkan warga DKI memiliki hunian.
Pelaksanaan program tersebut rupanya mengalami jalan terjal. Misalnya perubahan batas atas penghasilan warga yang mengikuti program itu awalnya Rp7 juta per bulan. Kemudian Anies merevisinya menjadi Rp14,8 juta.
Berikutnya, yakni target unit hunian yang terjual menurun. Awalnya Anies menargetkan 232.214 unit namun berubah menjadi 10.460 unit.
Teranyar, kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan. Yoory melakukan korupsi dalam pengadaan lahan hunian DP Rp0 di Munjul, Jakarta Timur.
"PPSJ yang diharapkan dapat berperan dalam upaya mensukseskan program hunian DP Rp0 yang merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI periode 2017-2022, ternyata telah gagal menjaga amanah tersebut," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Februari 2022.
Jaksa boleh saja menilai kasus korupsi Yoory membuat janji kampanye Anies gagal. Namun Anies juga berhak mengeklaim rumah DP Rp0 laris manis.
“Saya cek sekitar 95 persen keterisian program ini lebih tinggi daripada pasar karena pasar apartemen keterisiannya baru 70 persen,” papar Anies saat meresmikan 1.348 unit hunian DP Rp0 di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 8 September 2022.
Program lainnya yang tak kalah mencolok ialah One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE) lantaran namanya yang mudah diingat serta gestur tangan yang menarik. Niat janji kampanye itu juga baik, yakni mencetak 200 ribu pengusaha baru selama lima tahun.
Sayangnya, program ini sudah menuai kesalahpahaman soal pemberian modal sejak awal. Sandiaga sampai meminta spanduk OK Oce yang salah satu tulisannya berupa ‘Dimodalin’ direvisi.
“Kami dari awal sekali, awal sekali, menyatakan bahwa Pemprov tidak akan memberikan permodalan, Gerakan OK OCE tidak akan memberikan permodalan, tetapi akan memfasilitasi dengan bekerja sama dengan lembaga pembiayaan," kata Sandi kepada awak media di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.
Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Agung Jaya menjelaskan lebih lanjut bahwa program itu tak bisa sembarangan memberi pendampingan pinjaman uang ke bank. Kelayakan usaha yang tengah dijalankan tetap menjadi penentu utama untuk mendapat modal tersebut.
Faransyah menyebut OK Oce memiliki konsep tujuh langkah pasti sukses (7 PAS) yang perlu dilalui untuk mengakses permodalan. Ketujuh tahap tersebut ialah pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan terakhir permodalan.
“Kalau satu sampai enam dilaksanakan, tujuhnya akan lebih mudah (keluar). Otomatis permodalan secara logisnya tidak mungkin tidak dapat,” ujarnya saat berbincang dengan Medcom.id, Kamis, 11 Januari 2018.
Miskomunikasi itu menuai kritik pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti Penggunaan bahasa yang mengawang membuat masyarakat menganggap dan berharap lebih terhadap apa yang sudah dijanjikan di masa kampanye.
“Cara mereka (Anies-Sandi) mengkomunikasikan ide itu yang berlebihan. Membuat imajinasi orang itu mungkin sepuluh, tapi kemampuan membuat perubahannya hanya enam. Di luar ekspektasi publik," jelasnya kepada Medcom.id, Minggu, 14 Januari 2018.
Program yang akhirnya berubah nama menjadi JakPreneur itu lagi-lagi diklaim sukses. Sebanyak lebih dari 300 ribu wirausahawan sudah bergabung dan melebihi target Anies saat kampanye.
“Sudah sekitar 326 ribuan dari janji Pak Gubernur Cuma 200 ribu,” tutur Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) DKI Jakarta Elizabeth Ratu saat dihubungi, Minggu, 11 September 2022.
Anies juga menjanjikan sistem transportasi umum yang terintegrasi antarmoda melalui Ok Otrip. Program yang akhirnya diubah menjadi JakLingko itu juga menuai kritik di awal kemunculannya.
"Kami naik OK OTrip keringat kita langsung turun. Sehabis naik bus transjakarta kita enak adem AC-nya dingin, begitu ke bus kecil, jadi panas," kata Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Jongkir Sitorus di Kantor DTKJ, Jakarta Pusat, Kamis 25 Januari 2018
Pemprov DKI diminta lebih memperhatikan kelayakan armada Ok Otrip. Bahkan, dia mengusulkan seluruh angkutan kota satu tarif terintegrasi itu menggunakan armada baru.
Masukan-masukan itu rupanya didengar Anies. Anies meluncurkan JakLingko pada Senin, 8 Oktober 2018 dan menghadirkan berbagai perbaikan. Mulai dari kemudahan membayar dengan kartu OK Otrip, angkot JakLingko yang dipasang AC secara bertahap, hingga integrasi dengan bus TransJakarta, moda raya terpadu (MRT), hingga lintas rel terpadu (LRT).
Teranyar, Pemprov DKI Jakarta menegaskan keseriusan membangun integrasi transportasi. Mereka bakal menyuntik anggaran PT TransJakarta melalui skema Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp62,1 miliar setiap bulannya. Ini sebagai upaya menyiasati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, subsidi diberikan kepada transportasi umum yang tergabung dalam program Jaklingko. Sebab, pihaknya telah memastikan tarif transportasi seperti TransJakarta, LRT, dan MRT tidak naik.
"Untuk DKI Jakarta pertama seluruh tarif TransJakarta atau yang sudah tergabung dalam program Jaklingko tidak naik, tetap. Tarifnya tetap Rp3.500," kata dia.
Jakarta: Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan segera berakhir pada Minggu, 16 Oktober 2022. Anies mengeklaim sudah banyak capaian yang dilakukan selama lima tahun memimpin Ibu Kota.
“Insyaallah sebelum selesai 16 Oktober akan ada paket (paparan) apa yang sudah dikerjakan,” kata Anies di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 28 September 2022.
Anies mengatakan jilid kinerjanya di
Jakarta sangat panjang. Sehingga dia butuh waktu menyelesaikan data-data realisasi program kerja,
“Itu semua bagian dari sebuah keberlanjutan. Ada hal baru, ada hal yang meneruskan,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Medcom.id tapak tilas ihwal janji kampanye Anies Baswedan dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Sandiaga Uno. Belakangan, Sandiaga digantikan Ahmad Riza Patria lantaran memilih berkontestasi sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (pemilu) 2019.
Ada sejumlah program yang menarik perhatian publik. Pertama, yakni program hunian down payment (DP) Rp0 yang awalnya bertujuan memudahkan warga DKI memiliki hunian.
Pelaksanaan program tersebut rupanya mengalami jalan terjal. Misalnya perubahan batas atas penghasilan warga yang mengikuti program itu awalnya Rp7 juta per bulan. Kemudian Anies merevisinya menjadi Rp14,8 juta.
Berikutnya, yakni target unit hunian yang terjual menurun. Awalnya Anies menargetkan 232.214 unit namun berubah menjadi 10.460 unit.
Teranyar, kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan. Yoory melakukan korupsi dalam pengadaan lahan hunian DP Rp0 di Munjul, Jakarta Timur.
"PPSJ yang diharapkan dapat berperan dalam upaya mensukseskan program hunian DP Rp0 yang merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI periode 2017-2022, ternyata telah gagal menjaga amanah tersebut," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Februari 2022.
Jaksa boleh saja menilai kasus korupsi Yoory membuat janji kampanye Anies gagal. Namun Anies juga berhak mengeklaim rumah DP Rp0 laris manis.
“Saya cek sekitar 95 persen keterisian program ini lebih tinggi daripada pasar karena pasar apartemen keterisiannya baru 70 persen,” papar Anies saat meresmikan 1.348 unit hunian DP Rp0 di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 8 September 2022.
Program lainnya yang tak kalah mencolok ialah One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE) lantaran namanya yang mudah diingat serta gestur tangan yang menarik. Niat janji kampanye itu juga baik, yakni mencetak 200 ribu pengusaha baru selama lima tahun.
Sayangnya, program ini sudah menuai kesalahpahaman soal pemberian modal sejak awal. Sandiaga sampai meminta spanduk OK Oce yang salah satu tulisannya berupa ‘Dimodalin’ direvisi.
“Kami dari awal sekali, awal sekali, menyatakan bahwa Pemprov tidak akan memberikan permodalan, Gerakan OK OCE tidak akan memberikan permodalan, tetapi akan memfasilitasi dengan bekerja sama dengan lembaga pembiayaan," kata Sandi kepada awak media di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.
Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Agung Jaya menjelaskan lebih lanjut bahwa program itu tak bisa sembarangan memberi pendampingan pinjaman uang ke bank. Kelayakan usaha yang tengah dijalankan tetap menjadi penentu utama untuk mendapat modal tersebut.
Faransyah menyebut OK Oce memiliki konsep tujuh langkah pasti sukses (7 PAS) yang perlu dilalui untuk mengakses permodalan. Ketujuh tahap tersebut ialah pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan terakhir permodalan.
“Kalau satu sampai enam dilaksanakan, tujuhnya akan lebih mudah (keluar). Otomatis permodalan secara logisnya tidak mungkin tidak dapat,” ujarnya saat berbincang dengan
Medcom.id, Kamis, 11 Januari 2018.
Miskomunikasi itu menuai kritik pengamat Politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti Penggunaan bahasa yang mengawang membuat masyarakat menganggap dan berharap lebih terhadap apa yang sudah dijanjikan di masa kampanye.
“Cara mereka (Anies-Sandi) mengkomunikasikan ide itu yang berlebihan. Membuat imajinasi orang itu mungkin sepuluh, tapi kemampuan membuat perubahannya hanya enam. Di luar ekspektasi publik," jelasnya kepada Medcom.id, Minggu, 14 Januari 2018.
Program yang akhirnya berubah nama menjadi JakPreneur itu lagi-lagi diklaim sukses. Sebanyak lebih dari 300 ribu wirausahawan sudah bergabung dan melebihi target Anies saat kampanye.
“Sudah sekitar 326 ribuan dari janji Pak Gubernur Cuma 200 ribu,” tutur Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) DKI Jakarta Elizabeth Ratu saat dihubungi, Minggu, 11 September 2022.
Anies juga menjanjikan sistem transportasi umum yang terintegrasi antarmoda melalui Ok Otrip. Program yang akhirnya diubah menjadi JakLingko itu juga menuai kritik di awal kemunculannya.
"Kami naik OK OTrip keringat kita langsung turun. Sehabis naik bus transjakarta kita enak adem AC-nya dingin, begitu ke bus kecil, jadi panas," kata Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Jongkir Sitorus di Kantor DTKJ, Jakarta Pusat, Kamis 25 Januari 2018
Pemprov DKI diminta lebih memperhatikan kelayakan armada Ok Otrip. Bahkan, dia mengusulkan seluruh angkutan kota satu tarif terintegrasi itu menggunakan armada baru.
Masukan-masukan itu rupanya didengar Anies. Anies meluncurkan JakLingko pada Senin, 8 Oktober 2018 dan menghadirkan berbagai perbaikan. Mulai dari kemudahan membayar dengan kartu OK Otrip, angkot JakLingko yang dipasang AC secara bertahap, hingga integrasi dengan bus TransJakarta, moda raya terpadu (MRT), hingga lintas rel terpadu (LRT).
Teranyar, Pemprov DKI Jakarta menegaskan keseriusan membangun integrasi transportasi. Mereka bakal menyuntik anggaran PT TransJakarta melalui skema Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp62,1 miliar setiap bulannya. Ini sebagai upaya menyiasati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, subsidi diberikan kepada transportasi umum yang tergabung dalam program Jaklingko. Sebab, pihaknya telah memastikan tarif transportasi seperti TransJakarta, LRT, dan MRT tidak naik.
"Untuk DKI Jakarta pertama seluruh tarif TransJakarta atau yang sudah tergabung dalam program Jaklingko tidak naik, tetap. Tarifnya tetap Rp3.500," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
