Jakarta: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan pihkanya tidak lagi menganggarkan pembangunan rumah down payment (DP) Rp0 dalam APBD 2023. Sebagai gantinya, fokus pembangunan adalah rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung.
"Pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol (rupiah)," ujar Sarjoko dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023, di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 1 November 2022.
Sarjoko membeberkan salah satu rusun yang akan dibangun terletak di Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan. Bangunan berkonsep green building itu dianggarakan sebesar Rp544 miliar.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit," jelasnya.
Prioritas pembangunan selanjutnya, Sarjoko tengah menyusun detail engineering design (DED) pembangunan rusun. Kemudian, pihaknya akan menanggarkan kegiatan pemulihan sejumlah rusun.
"Pelaksanaan kegiatan pemulihan berkala rusun di 14 rusun kurang lebih Rp187 miliar. Dan perencanaan pemeliharaan berkala rusun sebanyak 12 lokasi atau kurang lebih Rp14 miliar," jelasanya.
Kemudian, pihaknya akan melanjutkan penataan sejumlah pemukiman kumuh di Jakarta. Sejauh ini, kegiatan tersebut telah dilakukan di 220 rukun warga (RW).
"Ini adalah dalam upaya menuntaskan lingkup pekerjaan dan juga sekaligus melakukan perencanaan awal untuk kegiatan collaborative implementation program (CIP) pada 2024," bebernya.
Sebelumnya, dalam rapat itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan anggaran Rp1,2 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah Dp Rp0 atau rusun. Ia menyarankan kepada Sarjoko lebih baik fokus dalam pembangunan rusun.
"Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul butuhkan. Kalau bicara DP nol rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi enggak usah kita debatkan," bebernya.
Jakarta: Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan pihkanya tidak lagi menganggarkan pembangunan
rumah down payment (DP) Rp0 dalam APBD 2023. Sebagai gantinya, fokus pembangunan adalah rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung.
"Pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol (rupiah)," ujar Sarjoko dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023, di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 1 November 2022.
Sarjoko membeberkan salah satu
rusun yang akan dibangun terletak di Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan. Bangunan berkonsep
green building itu dianggarakan sebesar Rp544 miliar.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit," jelasnya.
Prioritas pembangunan selanjutnya, Sarjoko tengah menyusun
detail engineering design (DED) pembangunan rusun. Kemudian, pihaknya akan menanggarkan kegiatan pemulihan sejumlah rusun.
"Pelaksanaan kegiatan pemulihan berkala rusun di 14 rusun kurang lebih Rp187 miliar. Dan perencanaan pemeliharaan berkala rusun sebanyak 12 lokasi atau kurang lebih Rp14 miliar," jelasanya.
Kemudian, pihaknya akan melanjutkan penataan sejumlah pemukiman kumuh di
Jakarta. Sejauh ini, kegiatan tersebut telah dilakukan di 220 rukun warga (RW).
"Ini adalah dalam upaya menuntaskan lingkup pekerjaan dan juga sekaligus melakukan perencanaan awal untuk kegiatan
collaborative implementation program (CIP) pada 2024," bebernya.
Sebelumnya, dalam rapat itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan anggaran Rp1,2 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah Dp Rp0 atau rusun. Ia menyarankan kepada Sarjoko lebih baik fokus dalam pembangunan rusun.
"Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul butuhkan. Kalau bicara DP nol rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi enggak usah kita debatkan," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
