Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menunjuk Ahli Tata Kota Marco Kusumawijaya menjadi Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Pengelolaan Pesisir. Penunjukan dilakukan pada 7 Juni 2018.
"Memang dari awal kita sudah merencanakan untuk memiliki satu tim kerja penataan kawasan Utara. Itu sudah dibicarakan sejak tim sinkronisasi disusun," kata Anies di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juni 2018.
Anies menyebut, pembentukan TGUPP bidang Pengelolaan Pesisir dirasa tepat lantaran dirinya baru saja membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pembentukan badan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Waktunya tepat karena kita sudah membentuk badan. Lalu di sini isinya adalah komponen yang sebetulnya bukan berasal dari pemerintahan. Tapi dari pakar, aktivis, dan pemerhati yang memahami masalah pesisir," papar dia.
(Baca juga: BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi)
Mantan Menteri Pendidikan RI ini menegaskan, TGUPP bidang pesisir berbeda dengan BPK Reklamasi Pantai Utara Jakarta. TGUPP hanya bertugas memberikan masukan, tidak mengeksekusi di lapangan.
Selain Marco, Anies menunjuk empat anggota lainnya. Mereka adalah Sudirman Saad, Muslim Muin, Khalid Muhammad, dan Irfan Pulungan.
Sudirman Saad sendiri pernah menjabat sebagai Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat meminta ilmu soal reklamasi dengan Saad.
Sementara Muslim Muin merupakan Pakar Kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Lalu Khalid Muhammad Mantan Direktur Eksekutif Walhi dan Irfan Pulungan, pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).
"Nanti mereka yang akan menyusun masukan kemudian mengumpulkan data informasi dari berbagai pihak untuk gubernur dan jajarannya dalam menyusun kebijakan terkait kawasan pesisir," tukas dia.
(Baca juga: Anies Lanjutkan Reklamasi)
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menunjuk Ahli Tata Kota Marco Kusumawijaya menjadi Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Pengelolaan Pesisir. Penunjukan dilakukan pada 7 Juni 2018.
"Memang dari awal kita sudah merencanakan untuk memiliki satu tim kerja penataan kawasan Utara. Itu sudah dibicarakan sejak tim sinkronisasi disusun," kata Anies di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juni 2018.
Anies menyebut, pembentukan TGUPP bidang Pengelolaan Pesisir dirasa tepat lantaran dirinya baru saja membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pembentukan badan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Waktunya tepat karena kita sudah membentuk badan. Lalu di sini isinya adalah komponen yang sebetulnya bukan berasal dari pemerintahan. Tapi dari pakar, aktivis, dan pemerhati yang memahami masalah pesisir," papar dia.
(Baca juga:
BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi)
Mantan Menteri Pendidikan RI ini menegaskan, TGUPP bidang pesisir berbeda dengan BPK Reklamasi Pantai Utara Jakarta. TGUPP hanya bertugas memberikan masukan, tidak mengeksekusi di lapangan.
Selain Marco, Anies menunjuk empat anggota lainnya. Mereka adalah Sudirman Saad, Muslim Muin, Khalid Muhammad, dan Irfan Pulungan.
Sudirman Saad sendiri pernah menjabat sebagai Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat meminta ilmu soal reklamasi dengan Saad.
Sementara Muslim Muin merupakan Pakar Kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Lalu Khalid Muhammad Mantan Direktur Eksekutif Walhi dan Irfan Pulungan, pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).
"Nanti mereka yang akan menyusun masukan kemudian mengumpulkan data informasi dari berbagai pihak untuk gubernur dan jajarannya dalam menyusun kebijakan terkait kawasan pesisir," tukas dia.
(Baca juga:
Anies Lanjutkan Reklamasi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
