medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju gajinya maupun pemimpin daerah lain dinaikkan. Asal, mereka mampu mempertanggungjawabkan harta pribadinya.
"Saya oke-oke saja naik gaji. Saya sudah katakan, dari presiden sampai menteri sampai bupati, wali kota, mau naik gaji, gaji gede tidak apa-apa, seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), tapi harus ada pembuktian harta," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2015).
Ahok menegaskan, dirinya ingin laporan harta penyelenggara negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.
"Di situ menyebut ada penambahan yang gelap dan haram, kalau itu ditemukn, disita negara, tapi itu enggak kita lakukan sampai hari ini. Jadi semua pejabat harus bisa buktikan hartanya dari mana, harus adil, jangan gaji naik tapi nilepnya masih jalan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menaikkan gaji Ahok. Naiknya gaji gubernur berdampak pada kenaikan gaji anggota DPRD DKI.
Selama ini gaji dewan hanya 75 persen dari gaji gubernur. Saat ini gaji Gubernur DKI Rp 9 juta per bulan dan gaji Dewan berada pada kisaran Rp6 juta.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju gajinya maupun pemimpin daerah lain dinaikkan. Asal, mereka mampu mempertanggungjawabkan harta pribadinya.
"Saya oke-oke saja naik gaji. Saya sudah katakan, dari presiden sampai menteri sampai bupati, wali kota, mau naik gaji, gaji gede tidak apa-apa, seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), tapi harus ada pembuktian harta," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2015).
Ahok menegaskan, dirinya ingin laporan harta penyelenggara negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.
"Di situ menyebut ada penambahan yang gelap dan haram, kalau itu ditemukn, disita negara, tapi itu enggak kita lakukan sampai hari ini. Jadi semua pejabat harus bisa buktikan hartanya dari mana, harus adil, jangan gaji naik tapi nilepnya masih jalan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menaikkan gaji Ahok. Naiknya gaji gubernur berdampak pada kenaikan gaji anggota DPRD DKI.
Selama ini gaji dewan hanya 75 persen dari gaji gubernur. Saat ini gaji Gubernur DKI Rp 9 juta per bulan dan gaji Dewan berada pada kisaran Rp6 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
