Jakarta: Temuan Kementerian Dalam Negeri atas kejanggalan enam kegiatan DPRD DKI disebut menjadi sinyalemen penolakan PSI terhadap kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kemendagri disarankana melakukan supervisi agar DPRD DKI tidak menabrak aturan.
Direktur IndoStrategi Research And Consulting Arif Nurul Iman mengatakan temuan Kemendagri tersebut tidak bisa dianggap kekeliruan input semata.
"Temuan Kemendagri anggaran janggal senilai Rp580 miliar untuk kegiatan-kegiatan DPRD DKI dalam APBD DKI 2021 tentu memperkuat sinyalemen PSI yang menolak hal tersebut,"kata Arif, Rabu, 23 Desember 2020.
Arif mengatakan, jika benar temuan Kemendagri tersebut ternyata tidak pernah dianggarkan pada tahun tahun sebelumnya, maka Kemendagri harus melakukan supervisi dalam penganggaran di APBD DKI Jakarta.
"Dari temuan Kemendagri terdapat anggaran yang di tahun 2020 tidak ada, namun di tahun 2021 muncul. Tentu yang bisa dilakukan Kemendagri melakukan supervisi, bagaimana pengelolaan anggaran yang benar, transparan, efektif dan tak menabrak aturan," ujarnya.
Baca: Kemendagri Benahi Anggaran Ngaco Pemprov DKI
Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengkritisi anggaran RKT DPRD DKI Tahun 2021. Dalam Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati, usulan RKT anggota DPRD DKI tahun 2021 mencapai Rp888 miliar. Artinya, tiap anggota mendapatkan Rp8,3 miliar dalam setahun.
Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.
Total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, legislator menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Jakarta: Temuan Kementerian Dalam Negeri atas kejanggalan enam kegiatan DPRD DKI disebut menjadi sinyalemen penolakan PSI terhadap kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kemendagri disarankana melakukan supervisi agar DPRD DKI tidak menabrak aturan.
Direktur IndoStrategi Research And Consulting Arif Nurul Iman mengatakan temuan Kemendagri tersebut tidak bisa dianggap kekeliruan input semata.
"Temuan Kemendagri anggaran janggal senilai Rp580 miliar untuk kegiatan-kegiatan DPRD DKI dalam
APBD DKI 2021 tentu memperkuat sinyalemen PSI yang menolak hal tersebut,"kata Arif, Rabu, 23 Desember 2020.
Arif mengatakan, jika benar temuan Kemendagri tersebut ternyata tidak pernah dianggarkan pada tahun tahun sebelumnya, maka Kemendagri harus melakukan supervisi dalam penganggaran di APBD DKI Jakarta.
"Dari temuan Kemendagri terdapat anggaran yang di tahun 2020 tidak ada, namun di tahun 2021 muncul. Tentu yang bisa dilakukan Kemendagri melakukan supervisi, bagaimana pengelolaan anggaran yang benar, transparan, efektif dan tak menabrak aturan," ujarnya.
Baca: Kemendagri Benahi Anggaran Ngaco Pemprov DKI
Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengkritisi anggaran RKT DPRD DKI Tahun 2021. Dalam Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati, usulan RKT anggota DPRD DKI tahun 2021 mencapai Rp888 miliar. Artinya, tiap anggota mendapatkan Rp8,3 miliar dalam setahun.
Gaji dan tunjangan anggota
DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.
Total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, legislator menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
