medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pembelian lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, memenuhi prosedur. Yang menjadi permasalahan saat ini, dokumen tanah itu diduga dipalsukan oleh penjual Toeti Soekarno.
"Kalau saya lihat secara prosedur tidak tetapi di situ diduga ada pemalsuan-pemalsuan dokumen sehingga lahan yang harusnya milik kita, tercatat dalam aset kita itu dibeli sendiri oleh kita karena keluar sertifikat di lahan itu atas nama orang lain," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).
Djarot yakin tanah seluas 4,6 hektare yang dibeli dari Toeti merupakan tanah milik Pemprov DKI. Sebab, kata Djarot, pada Oktober 2013 Mahkamah Agung memenangkan Pemprov DKI yang melawan PT Sabar Ganda terkait kasus perusakan dan penyerobotan lahan seluas 96 hektare milik Dinas Kelautan dan Pertanian DKI di Cengkareng Barat.
"Padahal di Mahkamah Agung itu kita menang PK (Peninjaian Kembali)," ujar dia.
Lahan sengketa di Cengkareng Barat yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Foto: MTVN/Wanda Indana
Djarot menilai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak teliti dalam melakukan pembelian lahan. Padahal, prosedur pembelian sudah sesuai aturan.
"Kaya Cengkareng itu keluar sertifikat loh, dua sertifikat, ya makanya percaya dong dengan keluarnya sertifikat itu," ujar Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu menjelaskan, mekanisme pembelian lahan Cengkareng diawali dengan melakukan survei lapangan dulu, kemudian diikuti dengan pemenuhan syarat dokumen, zonasi, dan gambaran akses jalan.
"Itu memenuhi syarat semua yang di Cengkareng Barat, akses jalan, zonasi ya, tetapi di kemudian hari ternyata diduga ada pemalsuan sehingga bisa keluar sertifikat," jelas Djarot.
medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pembelian lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, memenuhi prosedur. Yang menjadi permasalahan saat ini, dokumen tanah itu diduga dipalsukan oleh penjual Toeti Soekarno.
"Kalau saya lihat secara prosedur tidak tetapi di situ diduga ada pemalsuan-pemalsuan dokumen sehingga lahan yang harusnya milik kita, tercatat dalam aset kita itu dibeli sendiri oleh kita karena keluar sertifikat di lahan itu atas nama orang lain," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).
Djarot yakin tanah seluas 4,6 hektare yang dibeli dari Toeti merupakan tanah milik Pemprov DKI. Sebab, kata Djarot, pada Oktober 2013 Mahkamah Agung memenangkan Pemprov DKI yang melawan PT Sabar Ganda terkait kasus perusakan dan penyerobotan lahan seluas 96 hektare milik Dinas Kelautan dan Pertanian DKI di Cengkareng Barat.
"Padahal di Mahkamah Agung itu kita menang PK (Peninjaian Kembali)," ujar dia.
.jpg)
Lahan sengketa di Cengkareng Barat yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Foto: MTVN/Wanda Indana
Djarot menilai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak teliti dalam melakukan pembelian lahan. Padahal, prosedur pembelian sudah sesuai aturan.
"Kaya Cengkareng itu keluar sertifikat loh, dua sertifikat, ya makanya percaya dong dengan keluarnya sertifikat itu," ujar Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu menjelaskan, mekanisme pembelian lahan Cengkareng diawali dengan melakukan survei lapangan dulu, kemudian diikuti dengan pemenuhan syarat dokumen, zonasi, dan gambaran akses jalan.
"Itu memenuhi syarat semua yang di Cengkareng Barat, akses jalan, zonasi ya, tetapi di kemudian hari ternyata diduga ada pemalsuan sehingga bisa keluar sertifikat," jelas Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
