medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa bulan terakhir tengah gencar-gencarnya melakukan penataan kota. Akibatnya, beberapa pemukiman warga harus rela direlokasi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku dilema jika harus menggusur pemukiman penduduk. "Kalau penggusuran tentu kita dilema, (tapi) ini kan relokasi," ungkap Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Menurut Ahok, penggusuran dan relokasi jelas jauh perbedaannya. Sebab, selama ini, yang Pemprov DKI lakukan adalah merelokasi warga ke rumah susun sewa.
Relokasi, menurut dia, memindahkan warga ke tempat yang lebih layak. Apalagi, warga yang direlokasi banyak yang tinggal di tempat yang tidak layak dan biasanya menempati lahan milih negara.
Petugas Satpol PP memperhatikan alat berat merubuhkan bangunan tempat tinggal di Kawasan Kampung Pulo, Jakarta, Kamis (20/8)--antara/MUHAMMAD ADIMAJA
Kelayakan tersebut, kata dia ditambah berbagai fasilitas di rusunawa. Di rusun tersebut, Pemprov DKI juga menghadirkan dokter, mengadakan perpustakan, taman, dan keamanan untuk anak-anak pun lebih terjamin.
"Anak-anak kecelakaan dilindas truk sudah hampir enggak ada. Dulu di daerah padat, rata-rata kelindas truk jadi meninggal. Terus sakit TBC, kamu enggak kasihan anak kamu kena TBC?" ujar Ahok.
Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga memberikan fasilitas lain seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, anak-anak mendapatkan fasilitas bus sekolah gratis.
Penertiban Kampung Akuarium--Metrotvnews.com/Ilham Wibowo
"Kalau saya pindahkan orang ke tempat yang tidak baik saya dilema, saya enggak bisa terima. Tapi, kalau saya pindahkan ke tempat yang lebih baik ada sekelompok orang yang marah-marah saya diemin saja," pungkasnya.
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok memang gencar merelokasi warga. Kamis 20 Agustus 2015, Pemprov DKI menertibkan pemukiman di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.
Rencana relokasi ini mendapat penolakan warga. Bentrokan antara petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dengan warga pecah.
Total sebanyak 519 rumah yang dihuni oleh 926 kepala keluarga rata dengan tanah. Warga yang rumahnya ditertibkan direlokasi ke rumah susun di Jatinegara Barat.
Senin, 29 Februari, Ahok kembali merelokasi warga yang bermukim di Kalijodo yang terletak di dua kota administrasi, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Penertiban ini mendapat pengawalan ketat dari 5.000 aparat gabungan. Mereka berasal dari TNI, Polri, dan Satpol PP DKI Jakarta. Ratusan warga direlokasi di rumah susun sewa (Rusunawa) Marunda dan Pulogebang.
Penggusuran dilakukan lantaran Mantan Bupati Belitung Timur itu ingin menyulap Kalijodo, jadi ruang terbuka hijau.
Tidak lama berselang, giliran kawasan Pasar Ikan dan Pasar Akuarium, Jakarta Utara yang digusur. Menyusul setelahnya kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa bulan terakhir tengah gencar-gencarnya melakukan penataan kota. Akibatnya, beberapa pemukiman warga harus rela direlokasi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku dilema jika harus menggusur pemukiman penduduk. "Kalau penggusuran tentu kita dilema, (tapi) ini kan relokasi," ungkap Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Menurut Ahok, penggusuran dan relokasi jelas jauh perbedaannya. Sebab, selama ini, yang Pemprov DKI lakukan adalah merelokasi warga ke rumah susun sewa.
Relokasi, menurut dia, memindahkan warga ke tempat yang lebih layak. Apalagi, warga yang direlokasi banyak yang tinggal di tempat yang tidak layak dan biasanya menempati lahan milih negara.
Petugas Satpol PP memperhatikan alat berat merubuhkan bangunan tempat tinggal di Kawasan Kampung Pulo, Jakarta, Kamis (20/8)--antara/MUHAMMAD ADIMAJA
Kelayakan tersebut, kata dia ditambah berbagai fasilitas di rusunawa. Di rusun tersebut, Pemprov DKI juga menghadirkan dokter, mengadakan perpustakan, taman, dan keamanan untuk anak-anak pun lebih terjamin.
"Anak-anak kecelakaan dilindas truk sudah hampir enggak ada. Dulu di daerah padat, rata-rata kelindas truk jadi meninggal. Terus sakit TBC, kamu enggak kasihan anak kamu kena TBC?" ujar Ahok.
Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga memberikan fasilitas lain seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, anak-anak mendapatkan fasilitas bus sekolah gratis.
Penertiban Kampung Akuarium--Metrotvnews.com/Ilham Wibowo
"Kalau saya pindahkan orang ke tempat yang tidak baik saya dilema, saya enggak bisa terima. Tapi, kalau saya pindahkan ke tempat yang lebih baik ada sekelompok orang yang marah-marah saya diemin saja," pungkasnya.
Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok memang gencar merelokasi warga. Kamis 20 Agustus 2015, Pemprov DKI menertibkan pemukiman di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.
Rencana relokasi ini mendapat penolakan warga. Bentrokan antara petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dengan warga pecah.
Total sebanyak 519 rumah yang dihuni oleh 926 kepala keluarga rata dengan tanah. Warga yang rumahnya ditertibkan direlokasi ke rumah susun di Jatinegara Barat.
Senin, 29 Februari, Ahok kembali merelokasi warga yang bermukim di Kalijodo yang terletak di dua kota administrasi, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Penertiban ini mendapat pengawalan ketat dari 5.000 aparat gabungan. Mereka berasal dari TNI, Polri, dan Satpol PP DKI Jakarta. Ratusan warga direlokasi di rumah susun sewa (Rusunawa) Marunda dan Pulogebang.
Penggusuran dilakukan lantaran Mantan Bupati Belitung Timur itu ingin menyulap Kalijodo, jadi ruang terbuka hijau.
Tidak lama berselang, giliran kawasan Pasar Ikan dan Pasar Akuarium, Jakarta Utara yang digusur. Menyusul setelahnya kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
