medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Jakarta Monorail (JM). Kesepakatan penandatanganan PKS molor karena Pemprov DKI sangat hati-hati.
Ketua Tim Pengkaji PKS Monorel, Sarwo Handayani mengatakan, mega proyek tersebut telah mangkrak hampir 10 tahun sejak tahun 2004. Hingga kini, katanya, kendala pembangunan belum bisa diselesaikan, salah satunya masalah tata ruang yang menjadi rencana bisnis PT JM.
"Bukan propertinya, tapi lebih ke prinsip peletakan stasiun sama depo. Hasil pengarahan kemarin dari Pak Wakil Gubernur juga masih dikaji dan sudah disampaikan ke Pak Gubernur," ujar Yani -sapaan akrab Sarwo- kepada Media Indonesia, Ahad (6/4/2014).
Yani menambahkan, hingga saat ini PKS masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. Dia juga enggan menyebutkan tenggat waktu untuk PT JM menyelesaikan PKS tersebut. "Pokoknya kita minta secepatnya," katanya.
Sebagai informasi, PT JM belum memenuhi syarat-syarat yang diberikan Pemprov DKI untuk melanjutkan proyek monorel yaitu aspek legal, financial, dan business plan. Sedangkan yang belum dipenuhi yakni kajian bisnis dan kajian teknis seperti tata ruang tersebut.
Di sisi lain, saat monorel beroperasi, PT Adhi Karya (AK) prediksi raup keuntungan sebesar Rp113 miliar. Monorel AK akan terhubung dengan hotel dan mal. Tahun depan, AK nekad bangun monorel meski tanpa Perpres Proyek monorel masih terkendala perencanaan bisnis dan properti. (Selamat Saragih)
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Jakarta Monorail (JM). Kesepakatan penandatanganan PKS molor karena Pemprov DKI sangat hati-hati.
Ketua Tim Pengkaji PKS Monorel, Sarwo Handayani mengatakan, mega proyek tersebut telah mangkrak hampir 10 tahun sejak tahun 2004. Hingga kini, katanya, kendala pembangunan belum bisa diselesaikan, salah satunya masalah tata ruang yang menjadi rencana bisnis PT JM.
"Bukan propertinya, tapi lebih ke prinsip peletakan stasiun sama depo. Hasil pengarahan kemarin dari Pak Wakil Gubernur juga masih dikaji dan sudah disampaikan ke Pak Gubernur," ujar Yani -sapaan akrab Sarwo- kepada Media Indonesia, Ahad (6/4/2014).
Yani menambahkan, hingga saat ini PKS masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. Dia juga enggan menyebutkan tenggat waktu untuk PT JM menyelesaikan PKS tersebut. "Pokoknya kita minta secepatnya," katanya.
Sebagai informasi, PT JM belum memenuhi syarat-syarat yang diberikan Pemprov DKI untuk melanjutkan proyek monorel yaitu aspek legal,
financial, dan
business plan. Sedangkan yang belum dipenuhi yakni kajian bisnis dan kajian teknis seperti tata ruang tersebut.
Di sisi lain, saat monorel beroperasi, PT Adhi Karya (AK) prediksi raup keuntungan sebesar Rp113 miliar. Monorel AK akan terhubung dengan hotel dan mal. Tahun depan, AK nekad bangun monorel meski tanpa Perpres Proyek monorel masih terkendala perencanaan bisnis dan properti. (Selamat Saragih)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JCO)
