medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan solusi konkret terkait pelarangan pemberian anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Sebab. PMP itu dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Kemendagri menjelaskan langsung kepada Badan Anggaran DPRD DKI terkait belum disetujuinya PMP.
"Saya minta pak Dony (Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek) menjelaskan pada DPRD masalah-masalah dan hasil evaluasi APBD DKI. Beri alasannya," kata Taufik, Jumat (8/1/2016).
Menurut Taufik, pemberian PMP tersebut sudah dikaji berbagai landasannya. Termasuk yuridis dan asas kepentingannya.
"Misalnya TransJakarta, itu buat layanan publik. Apa alasan dan upaya Kemendagri untuk menyediakan angkutan publik yang memadai. Itu harus menjadi pertimbangan, di samping ketentuan aturan," kata Taufik.
Politikus Partai Gerindra ini, mendesak Kemendagri ikut rapat Banggar DKI untuk mendengar langsung keluhan dan kondisi yang ada.
"Faktanya banyak aturan yang dikeluarkan sudah tidak sesuai dengan keadaan. Kalau PMP ditolak, uangnya mau dimasukkan ke mana," ujarnya.
Sebelumnya pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, Pemprov DKI mengusulkan PMP untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp2,28 triliun, PT Jakpro Rp1,8 triliun, PD PAL Jaya Rp370 miliar, Bank DKI Rp1 triliun, PD Dharma Jaya Rp50 miliar, PT Transjakarta Rp1 Triliun, dan PD Pasar Jaya Rp450 miliar.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan solusi konkret terkait pelarangan pemberian anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Sebab. PMP itu dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Kemendagri menjelaskan langsung kepada Badan Anggaran DPRD DKI terkait belum disetujuinya PMP.
"Saya minta pak Dony (Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek) menjelaskan pada DPRD masalah-masalah dan hasil evaluasi APBD DKI. Beri alasannya," kata Taufik, Jumat (8/1/2016).
Menurut Taufik, pemberian PMP tersebut sudah dikaji berbagai landasannya. Termasuk yuridis dan asas kepentingannya.
"Misalnya TransJakarta, itu buat layanan publik. Apa alasan dan upaya Kemendagri untuk menyediakan angkutan publik yang memadai. Itu harus menjadi pertimbangan, di samping ketentuan aturan," kata Taufik.
Politikus Partai Gerindra ini, mendesak Kemendagri ikut rapat Banggar DKI untuk mendengar langsung keluhan dan kondisi yang ada.
"Faktanya banyak aturan yang dikeluarkan sudah tidak sesuai dengan keadaan. Kalau PMP ditolak, uangnya mau dimasukkan ke mana," ujarnya.
Sebelumnya pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, Pemprov DKI mengusulkan PMP untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp2,28 triliun, PT Jakpro Rp1,8 triliun, PD PAL Jaya Rp370 miliar, Bank DKI Rp1 triliun, PD Dharma Jaya Rp50 miliar, PT Transjakarta Rp1 Triliun, dan PD Pasar Jaya Rp450 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
