medcom.id, Jakarta: Program Kartu Jakarta Pintar yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak terkendala dan bermasalah. Ini terjadi karena banyak penerima KJP yang melakukan aksi penipuan agar dapat menerima KJP.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyayangkan sikap warga yang banyak melakukan aksi tipu-tipu tersebut. Tidak tanggung-tanggung, tim dari Dinas Pendidikan temukan 27 ribu KJP bermasalah.
"KJP ada masalah, banyak yang tega tipu-tipu. Tim pengawas dari Disdik DKI temukan ada 27 ribu yang enggak melalui prosedur," ujar pria yang akrab dipanggil Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).
Berbagai modus pun ditemukan. Salah satunya adalah dengan memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sebagai syarat utama penerima KJP.
"Banyak yang menipu SKTM. Ini perlu diputuskan komite sekolah siapa yang layak dapat KJP, baru minta SKTM," ucap Ahok.
Modus penipuan KJP yang kedua adalah memalsukan laporan penggunaan KJP. Ketika melaporkan penggunaan dana KJP, banyak yang menggunakan kuitansi palsu. Namun, menurutnya, langkah ini bisa dicegah dengan mengubah metode laporan.
"Kalau kuitansi bisa tipu. Nama anak bisa tipu. Ini ada permainan, sekolah tidak bisa kontrol. Jadi pengguna KJP harus memperlihatkan buku yang dia beli bukan kuitansinya dan harus bikin resume. Kalau liburan mesti beli buku," tukasnya.
Modus yang ketiga adalah nama ganda. Dengan merubah sedikit nama, seorang siswa bisa mendapatkan KJP untuk dua porsi. "Basuki ada, T Purnama ada. Bisa dapet dua," ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok dan jajarannya akan melakukan perombakan mekanisme dan sistem KJP. Pasalnya, masih ada beberapa lubang yang dimanfaatkan siswa, keluarga ataupun pihak tidak bertanggungjawab lainnya. Terlebih, nilai bantuan KJP akan dinaikkan menjadi sekitar Rp600 ribu-Rp800 ribu per siswa.
"Ini kepala dinas baru saja, baru ada 3 bulan. Kacau lah. Nilainya padahal kita mau naikan," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Program Kartu Jakarta Pintar yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak terkendala dan bermasalah. Ini terjadi karena banyak penerima KJP yang melakukan aksi penipuan agar dapat menerima KJP.
Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyayangkan sikap warga yang banyak melakukan aksi tipu-tipu tersebut. Tidak tanggung-tanggung, tim dari Dinas Pendidikan temukan 27 ribu KJP bermasalah.
"KJP ada masalah, banyak yang tega tipu-tipu. Tim pengawas dari Disdik DKI temukan ada 27 ribu yang enggak melalui prosedur," ujar pria yang akrab dipanggil Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).
Berbagai modus pun ditemukan. Salah satunya adalah dengan memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sebagai syarat utama penerima KJP.
"Banyak yang menipu SKTM. Ini perlu diputuskan komite sekolah siapa yang layak dapat KJP, baru minta SKTM," ucap Ahok.
Modus penipuan KJP yang kedua adalah memalsukan laporan penggunaan KJP. Ketika melaporkan penggunaan dana KJP, banyak yang menggunakan kuitansi palsu. Namun, menurutnya, langkah ini bisa dicegah dengan mengubah metode laporan.
"Kalau kuitansi bisa tipu. Nama anak bisa tipu. Ini ada permainan, sekolah tidak bisa kontrol. Jadi pengguna KJP harus memperlihatkan buku yang dia beli bukan kuitansinya dan harus bikin resume. Kalau liburan mesti beli buku," tukasnya.
Modus yang ketiga adalah nama ganda. Dengan merubah sedikit nama, seorang siswa bisa mendapatkan KJP untuk dua porsi. "Basuki ada, T Purnama ada. Bisa dapet dua," ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok dan jajarannya akan melakukan perombakan mekanisme dan sistem KJP. Pasalnya, masih ada beberapa lubang yang dimanfaatkan siswa, keluarga ataupun pihak tidak bertanggungjawab lainnya. Terlebih, nilai bantuan KJP akan dinaikkan menjadi sekitar Rp600 ribu-Rp800 ribu per siswa.
"Ini kepala dinas baru saja, baru ada 3 bulan. Kacau lah. Nilainya padahal kita mau naikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
