medcom.id, Jakarta: DPRD DKI menuding ada dana siluman dalam berkas evaluasi APBD DKI milik Pemerintah Provinsi. Dana itu masuk dalam lima BUMD, namun hal itu dibantah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“DPRD salah membaca surat dari Kemetrian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
Menurut suami Veronica Tan itu, dalam berkas evaluasi Kemendagri ditulis total penyertaan modal kepada lima BUMD. "Contoh ada RS Haji, total Rp100 miliar lebih. Pemda DKI pernah nyetor Rp52 miliar, bukan berarti tahun ini setor," ujarnya.
Tahun ini, BUMD yang menerima setoran hanya MRT sebanyak Rp4,6 triliun dan PT Transportasi Jakarta Rp1 triliun untuk Public Service Obligation (PSO). "Kopaja saja tarifnya Rp 6 ribu, TransJakarta bisa Rp 3.500 karena disubsidi, nomboknya dari PSO," katanya.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI menuding ada dana siluman dalam berkas evaluasi APBD DKI milik Pemerintah Provinsi. Dana itu masuk dalam lima BUMD, namun hal itu dibantah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“DPRD salah membaca surat dari Kemetrian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
Menurut suami Veronica Tan itu, dalam berkas evaluasi Kemendagri ditulis total penyertaan modal kepada lima BUMD. "Contoh ada RS Haji, total Rp100 miliar lebih. Pemda DKI pernah nyetor Rp52 miliar, bukan berarti tahun ini setor," ujarnya.
Tahun ini, BUMD yang menerima setoran hanya MRT sebanyak Rp4,6 triliun dan PT Transportasi Jakarta Rp1 triliun untuk Public Service Obligation (PSO). "Kopaja saja tarifnya Rp 6 ribu, TransJakarta bisa Rp 3.500 karena disubsidi, nomboknya dari PSO," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
