medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menggunakan APBD Perubahan 2014 untuk menjalankan program pembangunan 2015. Tidak banyak yang berubah, namun pokok pikiran (pokir) dihilangkan.
"Tidak ada barang baru, semua sama, masih nyontek-nyontek anggaran tahun lalu. Yang beda, sekarang tidak ada pokir yang dimasukkan, itu saja," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015).
Terkait kritik Kementerian Dalam Negeri terhadap sejumlah pos anggaran APBD 2015 yang dianggap terlalu besar, Ahok tidak mau pusing, dirinya akan menjalankan pembangunan sesuai anggaran yang sudah dialokasikan.
"Pertanyaan saya, memangnya APBD kami dari tahun ke tahun beda? Itu hasil kloning tahun lalu juga, saya tekankan, yang membedakan hanya pokir dan anggaran siluman dibuang. Itu saja,” ujar mantan bupati belitung itu.
Ahok merasa bersyukur, kisruh dirinya dengan DPRD memberikan hasil positif. Anggaran siluman yang selama ini dianggap menjadi virus bisa diketahui. “Kalau tak ada ribut-ribut dengan DPRD tidak akan dikoreksi. Bersyukur juga kita ada ribu-ribut, virusnya bisa dibuang,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mempermasalahkan anggaran belanja pegawai DKI yang mencapai Rp 19,2 triliun atau sepertiga dari total anggaran belanja di RAPBD 2015. Sementara anggaran belanja infrastruktur hanya Rp 5,3 triliun.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menggunakan APBD Perubahan 2014 untuk menjalankan program pembangunan 2015. Tidak banyak yang berubah, namun pokok pikiran (pokir) dihilangkan.
"Tidak ada barang baru, semua sama, masih
nyontek-nyontek anggaran tahun lalu. Yang beda, sekarang tidak ada pokir yang dimasukkan, itu saja," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015).
Terkait kritik Kementerian Dalam Negeri terhadap sejumlah pos anggaran APBD 2015 yang dianggap terlalu besar, Ahok tidak mau pusing, dirinya akan menjalankan pembangunan sesuai anggaran yang sudah dialokasikan.
"Pertanyaan saya, memangnya APBD kami dari tahun ke tahun beda? Itu hasil kloning tahun lalu juga, saya tekankan, yang membedakan hanya pokir dan anggaran siluman dibuang. Itu saja,” ujar mantan bupati belitung itu.
Ahok merasa bersyukur, kisruh dirinya dengan DPRD memberikan hasil positif. Anggaran siluman yang selama ini dianggap menjadi virus bisa diketahui. “Kalau tak ada ribut-ribut dengan DPRD tidak akan dikoreksi. Bersyukur juga kita ada ribu-ribut, virusnya bisa dibuang,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mempermasalahkan anggaran belanja pegawai DKI yang mencapai Rp 19,2 triliun atau sepertiga dari total anggaran belanja di RAPBD 2015. Sementara anggaran belanja infrastruktur hanya Rp 5,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
