medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengumpulkan para pelaku operator jaringan utilitas. Ia memberikan arahan terkait penataan jaringan utilitas di Jakarta.
"Pemandangan paling tidak mengenakan kabel seliweran, kaya mie godok. Pemandangan tidak bagus, kumuh, dan tidak tahu kabel milik siapa, ada yang putus, kabelnya masih dipakai apa tidak. Kadang melebar sampai bawah, berbahaya," kata Djarot saat memberikan arahan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2017.
Yang paling menyedihkan, kata Djarot, saat trotoar sudah diperbaiki, operator seenaknya melubangi dan menggali trotoar. Anehnya, izin bagi operator tetap keluar.
"Ini bukan hanya soal pemandangan bagus tidaknya untuk satu kota tapi kesemrawutan dan kemacetan di Jakarta," ucap Djarot.
Hal itu kata dia karena tidak ada sinergi antara Pemprov DKI dengan operator. Jadi, operator seenaknya gali lubang dan tutup lubang.
"Makanya hari ini tentukan ada komitmen bersama, semua jaringan utilitas masuk ke dalam, terutama PLN, PDAM, yang enggak bisa dicampur itu gas ya, kalau Telkom pasti (masuk)," tutur dia.
(Baca juga: Pemda DKI Kepayahan Berkoordinasi dengan Pemilik Utilitas)
Djarot menjelaskan, memang belum ada perundang-undangan yang mengatur khusus soal pemanfaatan bawah tanah. Namun bukan berarti operator bisa seenaknya.
Mantan Wali Kota Blitar itu bakal membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal pemanfaatan bawah tanah. "Kalau Perda (Peraturan Daerah) lama lagi. Kita bikin Pergub, nanti komitmennya masuk," ucap dia.
Di dalam Pergub bakal diatur berapa tarif retribusi untuk operator. Djarot tak ingin operator hanya membayar Rp10 ribu per meter dan tarif itu hanya diberlakukan sekali.
Jika tiap tahun diwajibkan membayar retribusi, maka nanti akan terdata operator yang sudah tidak lagi beroperasi. "Tiap tahun kena tapi nilainya rasional dan dipastikan masuk PAD (pendapatan asli daerah), jangan dimainin lagi," tegas Djarot.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengumpulkan para pelaku operator jaringan utilitas. Ia memberikan arahan terkait penataan jaringan utilitas di Jakarta.
"Pemandangan paling tidak mengenakan kabel seliweran, kaya mie godok. Pemandangan tidak bagus, kumuh, dan tidak tahu kabel milik siapa, ada yang putus, kabelnya masih dipakai apa tidak. Kadang melebar sampai bawah, berbahaya," kata Djarot saat memberikan arahan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2017.
Yang paling menyedihkan, kata Djarot, saat trotoar sudah diperbaiki, operator seenaknya melubangi dan menggali trotoar. Anehnya, izin bagi operator tetap keluar.
"Ini bukan hanya soal pemandangan bagus tidaknya untuk satu kota tapi kesemrawutan dan kemacetan di Jakarta," ucap Djarot.
Hal itu kata dia karena tidak ada sinergi antara Pemprov DKI dengan operator. Jadi, operator seenaknya gali lubang dan tutup lubang.
"Makanya hari ini tentukan ada komitmen bersama, semua jaringan utilitas masuk ke dalam, terutama PLN, PDAM, yang enggak bisa dicampur itu gas ya, kalau Telkom pasti (masuk)," tutur dia.
(Baca juga:
Pemda DKI Kepayahan Berkoordinasi dengan Pemilik Utilitas)
Djarot menjelaskan, memang belum ada perundang-undangan yang mengatur khusus soal pemanfaatan bawah tanah. Namun bukan berarti operator bisa seenaknya.
Mantan Wali Kota Blitar itu bakal membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal pemanfaatan bawah tanah. "Kalau Perda (Peraturan Daerah) lama lagi. Kita bikin Pergub, nanti komitmennya masuk," ucap dia.
Di dalam Pergub bakal diatur berapa tarif retribusi untuk operator. Djarot tak ingin operator hanya membayar Rp10 ribu per meter dan tarif itu hanya diberlakukan sekali.
Jika tiap tahun diwajibkan membayar retribusi, maka nanti akan terdata operator yang sudah tidak lagi beroperasi. "Tiap tahun kena tapi nilainya rasional dan dipastikan masuk PAD (pendapatan asli daerah), jangan dimainin lagi," tegas Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
