medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, membantah adanya keterlibatan timnya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 18 Puskesmas di DKI Jakarta. Namun, pihaknya mengakui sudah menjalani serangkaian pemeriksaan di Bareskrim Polri.
Koesmedi mengatakan, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan DKI pernah dipanggil untuk pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Mabes Polri sekitar tiga bulan lalu. “Kami beri tahu semua informasi yang dibutuhkan penyidik,” kata Koesmedi, Kamis 5 Oktober 2017.
Baca: Proyek 18 Puskesmas di DKI Terindikasi `Amis`
Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meresmikan 18 Puskesmas yang pembangunannya dinilai sarat aroma korupsi. Dugaan itu muncul karena penyelesaian pembangunan terlambat 7 bulan, tetapi PPK di Dinas Kesehatan DKI tak melakukan langkah pemutusan kontrak dan pengerjaan tetap diteruskan.
Baca: Djarot Resmikan 18 Puskesmas dan 2 RSUD
Juru Bicara BPK, R. Yudi Ramdan, belum bisa memastikan berapa angka kerugian yang diderita Negara akibat kasus ini. Dirinya harus memeriksa kembali 1.500 halaman laporan dugaan kasus di DKI. Saking banyaknya, ia tidak ingat mengenai kasus dugaan korupsi ini.
“Laporan di DKI tebal sekali. Ada 1.500 halaman. Kami belum tahu berapa penyimpangan dan potensi kerugiannya," kata Yudi.
medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, membantah adanya keterlibatan timnya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 18 Puskesmas di DKI Jakarta. Namun, pihaknya mengakui sudah menjalani serangkaian pemeriksaan di Bareskrim Polri.
Koesmedi mengatakan, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan DKI pernah dipanggil untuk pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Mabes Polri sekitar tiga bulan lalu. “Kami beri tahu semua informasi yang dibutuhkan penyidik,” kata Koesmedi, Kamis 5 Oktober 2017.
Baca:
Proyek 18 Puskesmas di DKI Terindikasi `Amis`
Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meresmikan 18 Puskesmas yang pembangunannya dinilai sarat aroma korupsi. Dugaan itu muncul karena penyelesaian pembangunan terlambat 7 bulan, tetapi PPK di Dinas Kesehatan DKI tak melakukan langkah pemutusan kontrak dan pengerjaan tetap diteruskan.
Baca:
Djarot Resmikan 18 Puskesmas dan 2 RSUD
Juru Bicara BPK, R. Yudi Ramdan, belum bisa memastikan berapa angka kerugian yang diderita Negara akibat kasus ini. Dirinya harus memeriksa kembali 1.500 halaman laporan dugaan kasus di DKI. Saking banyaknya, ia tidak ingat mengenai kasus dugaan korupsi ini.
“Laporan di DKI tebal sekali. Ada 1.500 halaman. Kami belum tahu berapa penyimpangan dan potensi kerugiannya," kata Yudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
