Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah. Medcom.id/ Candra Yuri Nuralam,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah. Medcom.id/ Candra Yuri Nuralam,

MA Minta Anies Benahi Penutupan Trotoar Tanah Abang

Nasional tanah abang
Candra Yuri Nuralam • 20 Agustus 2019 01:24
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengabulan gugatan atas penutupan jalan sebagai tempat berdagang di trotoar Tanah Abang. Anies diingatkan segera membenahi.
 
"Ya setiap pemerintah punya kewajiban untuk menata kembali ekonomi kerakyatan itu semuanya kembali pada rakyatnya," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah di Kantor Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2019.
 
Namun demikian Abdullah mengatakan putusan itu bukan berarti menyerang Anies atas kebijakannya yang menutup Jalan Jatibaru untuk pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Dia mengatakan putusan itu diberikan agar masyarakat mendapatkan haknya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi bukan mana menang dan kalah, sama sekali tidak ada. Semua demi masyarakat demi rakyat Demi kesejahteraan masyarakat," ujar Abdullah.
 
Dalam amar putusannya, MA menyatakan menyatakan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perda tersebut juga dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak berlaku umum.
 
MA juga memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Sekretariat Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah, dan MA menolak permohonan para Pemohon yang lain dan selebihnya.
 
Sang penggugat yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana melayangkan gugatan ini bersama rekannya, Zico Leonard Djagardo, melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 5 Juli 2018.
 
Anies sebelumnya memanfaatkan Perda Ketertiban Umum untuk mengambil kewenangan menutup Jalan Jatibaru. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi para pedagang agar tidak menjajakan barang dagangannya di atas trotoar.
 
Namun kebijakan ini juga sempat dikritik oleh Ombudsman. Hasil penelitian Ombudsman, ada sejumlah tindakan yang diduga malaadministrasi dalam kebijakan itu, yakni penataan pedagang kaki lima (PKL) tidak terencana matang, penyimpangan prosedur karena tidak melibatkan kepolisian, serta mengabaikan kewajiban hukum.
 
Ombudsman menyimpulkan kebijakan ini tidak sejalan dengan ketentuan tentang penggunaan diskresi yang termuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Kebijakan di Jalan Jatibaru juga dinilai mengabaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030. Terakhir, Ombudsman menemukan alih fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

 

(SCI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif