Jakarta: Mundurnya dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diyakini tak berdampak terhadap roda pemerintahan. Pemprov DKI dipercaya bisa mengatasi 'kejutan' itu.
"Tidak (mengganggu). Birokrasi kita mengandalkan sistem, bukan orang," kata legislator Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2019.
Syarif terkejut dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaidi. Ia tak menyangka dua kepala dinas itu akan mundur di tengah kisruh anggaran.
Syarif menyebut Bappeda berperan mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka bertugas menjabarkan anggaran.
"Tapi setelah ada yang mengundurkan diri ya bisa digantikan orang lain," tutur Syarif.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI itu menilai kinerja Bappeda akan sedikit terganggu. Tapi, Syarif berharap posisi yang ditinggalkan Sri Mahendra segera diisi sosok berkualitas.
Sri Mahendra mundur dengan alasan Bappeda DKI membutuhkan pemimpin yang lebih baik. Sri Mahendra akan menjadi pejabat fungsional di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselarasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," jelas Mahendra.
Mahendra mundur setelah rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020. Ada beberapa anggaran yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya pembelian lem Aibon Rp82 miliar.
Sementara, Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Pengunduran diri tersebut efektif sejak 31 Oktober 2019.
Jakarta: Mundurnya dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diyakini tak berdampak terhadap roda pemerintahan. Pemprov DKI dipercaya bisa mengatasi 'kejutan' itu.
"Tidak (mengganggu). Birokrasi kita mengandalkan sistem, bukan orang," kata legislator Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2019.
Syarif terkejut dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaidi. Ia tak menyangka dua kepala dinas itu akan mundur di tengah kisruh anggaran.
Syarif menyebut Bappeda berperan mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka bertugas menjabarkan anggaran.
"Tapi setelah ada yang mengundurkan diri ya bisa digantikan orang lain," tutur Syarif.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI itu menilai kinerja Bappeda akan sedikit terganggu. Tapi, Syarif berharap posisi yang ditinggalkan Sri Mahendra segera diisi sosok berkualitas.
Sri Mahendra mundur dengan alasan Bappeda DKI membutuhkan pemimpin yang lebih baik. Sri Mahendra akan menjadi pejabat fungsional di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselarasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," jelas Mahendra.
Mahendra mundur setelah rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020. Ada beberapa anggaran yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya pembelian lem Aibon Rp82 miliar.
Sementara, Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Pengunduran diri tersebut efektif sejak 31 Oktober 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
