DKI Pertimbangkan Kenaikan Uang Bau Bantargebang Hingga 100%

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan beberapa permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam perpanjangan kontrak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Salah satunya, terkait kenaikan dana kompensasi bagi warga sekitar yang terdampak atau dana bau sampah.  "Nanti kita pertimbangkan, semuanya didiskusikan bersama," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi telah puluhan tahun bekerja sama dalam mengelola TPST Bantargebang. Keinginan dua pemerintah daerah itu harus dirembuk bersama. "Semuanya didiskusikan, kita dialogkan, kita carikan rumusan dan evaluasi yang terbaik ya," kata Ariza. Pemkot Bekasi meminta kenaikan dana bau sampah bagi warga sekitar Bantargebang sebesar 100 persen. Saat ini, dana bau mencapai Rp385 miliar. Baca: Pemprov DKI Masih Bernegoisasi untuk Perpanjangan Kontrak TPST Bantargebang "Ke depan bisa naik 100 persen, bisa jadi Rp800 miliar," jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana saat dikonfirmasi, Senin, 20 September 2021. Pemkot Bekasi tengah mengevaluasi kontrak kerja sama TPST Bantargebang dengan Pemprov DKI Jakarta. Kontrak tersebut berakhir pada Oktober 2021. "Pemerintah Kota Bekasi tengah mengevaluasi kerja sama tersebut karena Oktober ini akan habis," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin, 20 September 2021. Dia mengatakan perjanjian kontrak kerja sama pengelolaan tempat pembuangan sampah itu disusun kedua pemerintah daerah berdasarkan kurun waktu lima tahun sekali.