Jakarta: Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menganggap program jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin secara konsep sudah ideal. Namun, masih terbuka untuk dikaji.
"Proses pembangunan jalur sepeda ini telah menjalani banyak proses dan kepala yang terlibat. Para ahli juga dilibatkan. Seharusnya sudah bisa diterima di kalangan masyarakat," ujar Abdul, pada tayangan Prime Time News Metro TV, Kamis, 17 Juni 2021.
Tanggapan ini dilayangkan untuk merespon wacana pembongkaran jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin. Wacana ini bergulir pasca-Rapat Kerja Komisi III DPR, di Senayan, Rabu, 16 Juni 2021.
Pada rapat tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Parbowo mengatakan timnya masih terus mencari formula yang cocok untuk menggantikan jalur sepeda permanen. Polri masih harus melakukan studi banding ke luar negeri.
Abdul Aziz merespon hal tersebut, "silakan kalau dikaji, tapi ini memang harus benar-benar diajak seluruh pihak yang terlibat di sana. Sertakan juga komunitas sepeda sebagai pengguna."
Baca: Pengamat Sebut Kemunduran Kalau Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar
Sebelumnya, Polri diminta mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Sudirman-Thamrin. Jika perlu, jalur tersebut dibongkar.
"Dan, semua pengguna menggunakan jalan tersebut (jalur sepeda)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021.
Politikus Partai NasDem itu menyebut kebijakan jalur sepeda permanen menimbulkan diskriminasi. Tidak hanya antara pengguna sepeda, tetapi pengguna jalan lainnya.
Kapolri sepakat dengan usulan yang disampaikan Sahroni. Dia mendukung jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin dibongkar.
"Prinsipnya terkait jalur sepeda kami akan terus cari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah (jalur sepeda) permanen mungkin dibongkar," kata Listyo. (Mentari Puspadini)
Jakarta: Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menganggap program jalur
sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin secara konsep sudah ideal. Namun, masih terbuka untuk dikaji.
"Proses pembangunan jalur sepeda ini telah menjalani banyak proses dan kepala yang terlibat. Para ahli juga dilibatkan. Seharusnya sudah bisa diterima di kalangan masyarakat," ujar Abdul, pada tayangan Prime Time News
Metro TV, Kamis, 17 Juni 2021.
Tanggapan ini dilayangkan untuk merespon wacana pembongkaran jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin. Wacana ini bergulir pasca-Rapat Kerja Komisi III DPR, di Senayan, Rabu, 16 Juni 2021.
Pada rapat tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Parbowo mengatakan timnya masih terus mencari formula yang cocok untuk menggantikan jalur sepeda permanen. Polri masih harus melakukan studi banding ke luar negeri.
Abdul Aziz merespon hal tersebut, "silakan kalau dikaji, tapi ini memang harus benar-benar diajak seluruh pihak yang terlibat di sana. Sertakan juga komunitas sepeda sebagai pengguna."
Baca:
Pengamat Sebut Kemunduran Kalau Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar
Sebelumnya, Polri diminta mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Sudirman-Thamrin. Jika perlu, jalur tersebut dibongkar.
"Dan, semua pengguna menggunakan jalan tersebut (jalur sepeda)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021.
Politikus Partai NasDem itu menyebut kebijakan jalur sepeda permanen menimbulkan diskriminasi. Tidak hanya antara pengguna sepeda, tetapi pengguna jalan lainnya.
Kapolri sepakat dengan usulan yang disampaikan Sahroni. Dia mendukung jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin dibongkar.
"Prinsipnya terkait jalur sepeda kami akan terus cari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah (jalur sepeda) permanen mungkin dibongkar," kata Listyo.
(Mentari Puspadini) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
