Sejumlah buruh yang tergabung dalam SINDIKASI menggelar aksi dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2019. Foto: Suci Sedya Utami/Medcom.id
Sejumlah buruh yang tergabung dalam SINDIKASI menggelar aksi dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2019. Foto: Suci Sedya Utami/Medcom.id

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif Menuntut Kerja Layak

Nasional may day
Suci Sedya Utami • 01 Mei 2019 13:13
Jakarta: Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) menyuarakan beberapa tuntutan kepada pemerintah, lembaga negara dan pengusaha dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2019. Tuntutan tersebut terkait kerja layak bagi semua pekerja media dan industri kreatif.
 
SINDIKASI menolak ada jam kerja panjang, beban kerja berlebihan dan rencana penghapusan pesangon. Mereka juga menuntut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus propekerja.
 
Ketua SINDIKASI Ellena Ekarahendy menggatakan kerja layak bukan berarti setiap pekerja mendapat hak normatif dan perlindungan sosial. Namun, pekerja harus mendapat hak inklusif, non-diskriminatif, bebas kekerasan dan menjunjung keadilan serta kesetaraan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"SINDIKASI ingin mendorong ekosistem kerja yang berkeadilan dan manusiawi, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital," kata Ellena dalam orasinya, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2019.
 
Hak untuk mendapatkan kerja layak berlaku bagi semua pekerja. Namun dalam temuan SINDIKASI, pekerja fleksibel seperti freelancer menghadapi kerentanan kerja akibat belum ada aturan jelas yang melindungi mereka.
 
"Seringkali relasi kerjanya juga timpang, hal ini diperparah dengan tidak adanya kontrak kerja yang adil dan lemahnya perlindungan tenaga kerja secara umum," tutur dia.
 
Pelaku industri media dan kreatif juga dituntut segera menerapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3), yang mengakui masalah kesehatan jiwa di tempat kerja. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor Presiden 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
 
Sekretaris Jenderal SINDIKASI Ikhsan Raharjo mengatakan industri media dan kreatif berupaya melemahkan posisi pekerja di aturan perundang-undangan. Ikhsan berharap DPR dan Pemerintah memuat aspek ketenagakerjaan dalam regulasi yang tengah digarap, seperti RUU Ekonomi Kreatif, RUU Permusikan, rencana revisi UU Perfilman dan UU Ketenagakerjaan.
 
Dengan demikian, lanjut dia, industri kreatif yang tumbuh tidak mengesampingkan aspek kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya.
 
Di sisi lain, SINDIKASI mengajak semua pekerja industri media dan kreatif untuk bergabung dalam serikat pekerja. Semua pihak harus menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja.
 
"SINDIKASI menolak upaya menghalangi, melemahkan dan membubarkan serikat pekerja di media dan industri kreatif," jelas Ikhsan.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif