Kebijakan ERP tak Berlaku bagi Sepeda Motor
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Foto Medcom.id/ M Sholahadhin Azhar,
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) tidak berlaku bagi kendaraan roda dua. Sebab regulasi ERP hanya mengatur bagi kendaraan roda empat.

"Kalau undang-undangnya bilang ERP untuk kendaraan kecuali kendaraan roda dua, ya masa kita melanggar," kata Anies di kawasan Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 24 November 2018. 

Anies mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengacu pada regulasi tersebut.


"Kita harus ikut aturan. Masa melanggar," kata Anies.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko menuturkan ada rencana menerapkan sistem ERP ke kendaraan roda dua.

Namun rencana itu tidak sesuai dengan Pergub 25/2017. Dalam Pasal 8 ayat 1 tertulis kendaraan bermotor yang diperbolehkan melewati ruas jalan koridor atau kawasan ERP terdiri atas mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kendaraan dinas, kendaraan ambulans dan/atau kendaraan jenazah, dan kendaraan pemadam kebakaran.

Sigit sebelumnya memastikan aturan tersebut tidak akan berlaku lagi ketika Peraturan Daerah baru tentang ERP berlaku. Saat ini, Pemprov DKI masih menyusun draf baru terkait pemberlakuan ERP untuk sepeda motor.

“Draft Perda akan kita bahas lagi dengan DPRD DKI," tandas dia. (Faisal Abdalla)



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id