medcom.id, Jakarta: Pengamat pendidikan Arief Rahman yakin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo punya data masih ada 14 persen warga Jakarta belum mendapatkan pendidikan layak. Ia mendorong pemerintah daerah memetakan wilayah mana saja yang akses pendidikannya sudah layak atau sebaliknya.
Dia mengatakan setiap daerah di lima kotamadya Jakarta memiliki persoalan yang berbeda terkait akses pendidikan. "Kalau di DKI sendiri. Umpamanya di Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara dan Jakarta Timur kan aksesnya berbeda," kata Arief kepada Metrotvnews.com, Selasa (23/6/2015).
Namun, menurut Arief, jika persoalan layak dan belum layak tersebut akibat mutu guru yang tak kompeten dia tak setuju. Pasalnya, sebagai Ibu Kota negara, DKI Jakarta punya universitas-universitas unggulan untuk mencetak guru. Dia berpendapat, ada beberapa standar untuk menentukan layak atau tidaknya akses pendidikan di DKI.
"Standar isi, standar evaluasi, fasilitas. Kalau umpamanya ada tiga atau empat standar tak mendapat pelayanan yang baik, berarti belum memenuhi syarat. Tapi tidak kalau dilihatnya dari mutu guru, standar mutu guru di Jakarta sudah bagus," jelasnya.
Tjahjo menyebut ada tiga pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di usia ke-488 tahun. Salah satunya soal pendidikan layak untuk warga. Masalah lainnya adalah kesehatan dan infrastruktur.
Tjahjo meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menindak tegas rumah sakit yang menolak melayani warga. "Jangan sampai ada warga DKI yang ditolak di rumah sakit," tegas Tjahjo, Senin 22 Juni.
Dia juga mengimbau agar Pemerintah DKI dapat menyelesaikan permasalahan infrastruktur dengan baik, seperti masalah jalanan, sumber irigasi sungai hingga penataan terpadu.
medcom.id, Jakarta: Pengamat pendidikan Arief Rahman yakin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo punya data masih ada 14 persen warga Jakarta belum mendapatkan pendidikan layak. Ia mendorong pemerintah daerah memetakan wilayah mana saja yang akses pendidikannya sudah layak atau sebaliknya.
Dia mengatakan setiap daerah di lima kotamadya Jakarta memiliki persoalan yang berbeda terkait akses pendidikan. "Kalau di DKI sendiri. Umpamanya di Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara dan Jakarta Timur kan aksesnya berbeda," kata Arief kepada
Metrotvnews.com, Selasa (23/6/2015).
Namun, menurut Arief, jika persoalan layak dan belum layak tersebut akibat mutu guru yang tak kompeten dia tak setuju. Pasalnya, sebagai Ibu Kota negara, DKI Jakarta punya universitas-universitas unggulan untuk mencetak guru. Dia berpendapat, ada beberapa standar untuk menentukan layak atau tidaknya akses pendidikan di DKI.
"Standar isi, standar evaluasi, fasilitas. Kalau umpamanya ada tiga atau empat standar tak mendapat pelayanan yang baik, berarti belum memenuhi syarat. Tapi tidak kalau dilihatnya dari mutu guru, standar mutu guru di Jakarta sudah bagus," jelasnya.
Tjahjo menyebut ada tiga pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di usia ke-488 tahun. Salah satunya soal pendidikan layak untuk warga. Masalah lainnya adalah kesehatan dan infrastruktur.
Tjahjo meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menindak tegas rumah sakit yang menolak melayani warga. "Jangan sampai ada warga DKI yang ditolak di rumah sakit," tegas Tjahjo, Senin 22 Juni.
Dia juga mengimbau agar Pemerintah DKI dapat menyelesaikan permasalahan infrastruktur dengan baik, seperti masalah jalanan, sumber irigasi sungai hingga penataan terpadu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
