medcom.id, Jakarta: Kisruh Gubernur DKI Basuki Purnama dengan DPRD belum reda.
Akibatnya, fokus anggota Dewan terpecah, sebagian besar program legislasi daerah (prolegda) mangkrak.
Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, kisruh yang berujung penggunaan hak angket Dewan berdampak sangat luas. Program-program untuk rakyat tidak dibahas Dewan.
"Bayangkan saja sudah berapa lama baru satu program dibahas. Kan lucu itu. Di Komisi D, saya bisa bilang enggak ada kegiatan, jadi dampaknya luas," kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2015).
Tak hanya itu, rapat pembahasan peraturan daerah (perda), rapat kerja, dan kunjungan kerja juga ikut tertunda. Karena mempertimbangkan agenda Dewan banyak yang terganggu, Fraksi NasDem mencabut dukungan hak angket.
"Padahal di bulan dua, tiga, empat, dan lima itu harus selesaikan lima perda. Tapi, semuanya konsentrasi di sana (hak angket). Ini kan urusan kecil-kecil saja, urusan salah paham saja. Kami diberikan pemahaman seperti itu, menurut saya kami harus mundur," jelasnya.
Bestari mengaku tak masalah APBD DKI tak kunjung rampung sampai tenggat waktu yang diberikan Kemendagri. Sejak mediasi di kantor Kemendagri, tidak ada pertemuan lanjutan antara Ahok dengan pimpinan DPRD.
"Sampai saat ini tidak ada pertemuan. Yang harus bawa itu adalah Gubernur, dia kan ada Sekda, bukalah ruang komunikasi. Ini tidak ada," tukas Bestari.
medcom.id, Jakarta: Kisruh Gubernur DKI Basuki Purnama dengan DPRD belum reda.
Akibatnya, fokus anggota Dewan terpecah, sebagian besar program legislasi daerah (prolegda) mangkrak.
Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, kisruh yang berujung penggunaan hak angket Dewan berdampak sangat luas. Program-program untuk rakyat tidak dibahas Dewan.
"Bayangkan saja sudah berapa lama baru satu program dibahas. Kan lucu itu. Di Komisi D, saya bisa bilang enggak ada kegiatan, jadi dampaknya luas," kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2015).
Tak hanya itu, rapat pembahasan peraturan daerah (perda), rapat kerja, dan kunjungan kerja juga ikut tertunda. Karena mempertimbangkan agenda Dewan banyak yang terganggu, Fraksi NasDem mencabut dukungan hak angket.
"Padahal di bulan dua, tiga, empat, dan lima itu harus selesaikan lima perda. Tapi, semuanya konsentrasi di sana (hak angket). Ini kan urusan kecil-kecil saja, urusan salah paham saja. Kami diberikan pemahaman seperti itu, menurut saya kami harus mundur," jelasnya.
Bestari mengaku tak masalah APBD DKI tak kunjung rampung sampai tenggat waktu yang diberikan Kemendagri. Sejak mediasi di kantor Kemendagri, tidak ada pertemuan lanjutan antara Ahok dengan pimpinan DPRD.
"Sampai saat ini tidak ada pertemuan. Yang harus bawa itu adalah Gubernur, dia kan ada Sekda, bukalah ruang komunikasi. Ini tidak ada," tukas Bestari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
