medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal menerapkan sistem jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP) bulan ini. Padahal, dua mesin ERP sudah diujicoba di Jalan Rasuna Said dan Jalan Sudirman September 2014.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pesimistis lelang ERP dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ahok kecewa dengan kinerja Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. Ahok berencana memecat Kepala Dishubtrans DKI Benjamin Bukit, karena ERP menjadi tanggung jawab Benjamin.
"Saya pesimistis, kita evaluasi aja, ganti orang (Kadishub) saja, penakut dia," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).
Sebelumnya, Ahok optimistis sistem ERP dapat dilakukan tahun ini. Meskipun belum ada peraturan yang mengatur jalan berbayar tersebut. Menurutnya tender bisa dilakukan April tahun ini. Peserta tender tidak hanya dari swasta, namun dapat diikuti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berpeluang memenangkan tender. Namun, tetap saja Jakpro harus menyerahkan draf rancangan bisnis seperti peserta lainnya. "Kami tugaskan PT Jakpro, kami ingin hitung semua. Ini adalah pengalaman pertama ERP diterapkan di Indonesia. Kami harus hitung berapa tahun balik modal, berapa baginya. Jakpro harus hitung untung rugi berapa,” kata Ahok beberapa waktu lalu.
Terkait belum adanya peraturan yang mengatur ERP, Ahok mengaku akan mencari celah dari peraturan yang ada. "Bisa, kami sedang usahakan. Kita sedang cari celahnya. Karena peraturannya belum ada, narik uang, retribusi masih belum jelas. Ini pertama kali," ujarnya.
Kepala UP ERP DKI, Leo Armstrong mengaku tidak bisa memenuhi permintaan Ahok. Pasalnya tender ERP baru pertama kali dilakukan di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Pihaknya harus berhati-hati mengumumkan tender ERP kepada perusahaan swasta.
Penerapan ERP molor karena DKI belum membentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) ERP. BLUD berperan mengatur uang yang diperoleh dari ERP, uang hasil pemotongan saldo tiap kendaraan yang melintas di daerah ERP akan dimanfaatkan untuk transportasi.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal menerapkan sistem jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP) bulan ini. Padahal, dua mesin ERP sudah diujicoba di Jalan Rasuna Said dan Jalan Sudirman September 2014.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pesimistis lelang ERP dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ahok kecewa dengan kinerja Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. Ahok berencana memecat Kepala Dishubtrans DKI Benjamin Bukit, karena ERP menjadi tanggung jawab Benjamin.
"Saya pesimistis, kita evaluasi aja, ganti orang (Kadishub) saja, penakut dia," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).
Sebelumnya, Ahok optimistis sistem ERP dapat dilakukan tahun ini. Meskipun belum ada peraturan yang mengatur jalan berbayar tersebut. Menurutnya tender bisa dilakukan April tahun ini. Peserta tender tidak hanya dari swasta, namun dapat diikuti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berpeluang memenangkan tender. Namun, tetap saja Jakpro harus menyerahkan draf rancangan bisnis seperti peserta lainnya.
"Kami tugaskan PT Jakpro, kami ingin hitung semua. Ini adalah pengalaman pertama ERP diterapkan di Indonesia. Kami harus hitung berapa tahun balik modal, berapa baginya. Jakpro harus hitung untung rugi berapa,” kata Ahok beberapa waktu lalu.
Terkait belum adanya peraturan yang mengatur ERP, Ahok mengaku akan mencari celah dari peraturan yang ada. "Bisa, kami sedang usahakan. Kita sedang cari celahnya. Karena peraturannya belum ada, narik uang, retribusi masih belum jelas. Ini pertama kali," ujarnya.
Kepala UP ERP DKI, Leo Armstrong mengaku tidak bisa memenuhi permintaan Ahok. Pasalnya tender ERP baru pertama kali dilakukan di Indonesia, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Pihaknya harus berhati-hati mengumumkan tender ERP kepada perusahaan swasta.
Penerapan ERP molor karena DKI belum membentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) ERP. BLUD berperan mengatur uang yang diperoleh dari ERP, uang hasil pemotongan saldo tiap kendaraan yang melintas di daerah ERP akan dimanfaatkan untuk transportasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
