medcom.id, Jakarta: Lebih dari sebulan lamanya publik disuguhkan dengan perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta. Perseteruan itu terkait APBD yang hingga kini belum ada kepastian.
Gubernur yang akrab disapa Ahok itu menuding sejumlah Anggota DPRD bermain dalam penyusunan APBD tersebut. Tak terima dengan tudingan itu, sebanyak 106 Anggota menggunakan hak angket. Walau di antara mereka mencabut hak tersebut, akan tetapi hak angket tetap berjalan.
Meski demikian Ahok masih mendapatkan kepercayaan publik lebih tinggi daripada DPRD. Hal tersebut berdasarkan survei Cyrus Network yang bertema '"Sepak Terjang Ahok, Gubernur Tempramental dan Arogan?".
"63,4 persen responden menilai Ahok lebih dapat dipercaya, sedangkan 8,6 persen percaya DPRD DKI Jakarta," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di d'consulate, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015).
Hasan menjelaskan survei dilakukan terhadap 1000 responden masyarakat DKI Jakarta tentang penilaian terhadap Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Survei dilakukan dalam rentang waktu 2 hingga 7 Maret 2015.
Meski demikian, sebanyak 27,15 persen responden meminta Ahok mengedepankan dialog dengan DPRD DKI terkait penyelesaian akhir persetruan tersebut. Sementara sebanyak 25,75 persen responden meminta Ahok untuk mempercayakan penyelesaiannya di ranah hukum.
Sedangkan terhadap DPRD, sebanyak 32,77 persen responden menantang agar DPRD DKI Jakarta dapat membuktikan secara hukum segala tudingan dan kecurigaan Ahok keliru, sedangkan 28,56 persen responden meminta DPRD DKI Jakarta mengedepankan dialog dengan Ahok.
Uniknya, dari proses hak angket yang tengah bergulir, hanya 2,51 persen responden yang mendukung proses tersebut. Artinya, Ahok masih disukai masyarakat DKI Jakarta. Terbukti dengan 62 persen responden mendukung Ahok untuk kembali maju sebagai gubernur. Dan sebanyak 66,6 persen masih menyukai figur Suami Veronica Tan tersebut.
"Indikasi ini menegaskan bahwa mayoritas warga Jakarta tidak melihat faktor etnis dan agama ketika memberikan penilaian terhadap kinerja Ahok. Publik juga melihat lebih penting usut dana siluman ketimbang hak angket," pungkas Hasan.
medcom.id, Jakarta: Lebih dari sebulan lamanya publik disuguhkan dengan perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta. Perseteruan itu terkait APBD yang hingga kini belum ada kepastian.
Gubernur yang akrab disapa Ahok itu menuding sejumlah Anggota DPRD bermain dalam penyusunan APBD tersebut. Tak terima dengan tudingan itu, sebanyak 106 Anggota menggunakan hak angket. Walau di antara mereka mencabut hak tersebut, akan tetapi hak angket tetap berjalan.
Meski demikian Ahok masih mendapatkan kepercayaan publik lebih tinggi daripada DPRD. Hal tersebut berdasarkan survei Cyrus Network yang bertema '"Sepak Terjang Ahok, Gubernur Tempramental dan Arogan?".
"63,4 persen responden menilai Ahok lebih dapat dipercaya, sedangkan 8,6 persen percaya DPRD DKI Jakarta," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di d'consulate, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2015).
Hasan menjelaskan survei dilakukan terhadap 1000 responden masyarakat DKI Jakarta tentang penilaian terhadap Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Survei dilakukan dalam rentang waktu 2 hingga 7 Maret 2015.
Meski demikian, sebanyak 27,15 persen responden meminta Ahok mengedepankan dialog dengan DPRD DKI terkait penyelesaian akhir persetruan tersebut. Sementara sebanyak 25,75 persen responden meminta Ahok untuk mempercayakan penyelesaiannya di ranah hukum.
Sedangkan terhadap DPRD, sebanyak 32,77 persen responden menantang agar DPRD DKI Jakarta dapat membuktikan secara hukum segala tudingan dan kecurigaan Ahok keliru, sedangkan 28,56 persen responden meminta DPRD DKI Jakarta mengedepankan dialog dengan Ahok.
Uniknya, dari proses hak angket yang tengah bergulir, hanya 2,51 persen responden yang mendukung proses tersebut. Artinya, Ahok masih disukai masyarakat DKI Jakarta. Terbukti dengan 62 persen responden mendukung Ahok untuk kembali maju sebagai gubernur. Dan sebanyak 66,6 persen masih menyukai figur Suami Veronica Tan tersebut.
"Indikasi ini menegaskan bahwa mayoritas warga Jakarta tidak melihat faktor etnis dan agama ketika memberikan penilaian terhadap kinerja Ahok. Publik juga melihat lebih penting usut dana siluman ketimbang hak angket," pungkas Hasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
