medcom.id, Jakarta: Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna menilai pemerintah DKI Jakarta perlu mendata berapa jumlah kepala keluarga yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal.
Dia mengatakan pemerintah harus menyadari bahwa ada persoalan besar terkait dengan tempat tinggal di ibu kota. Bahwa satu rumah bisa dihuni lebih dari satu kepala keluarga adalah benar dan butuh solusi jitu dari pemerintah.
"Perlu di data, minimal datanya lengkap. Kalau datanya tidak benar akan jadi persoalan. Karena kalau bicara proporsi kebutuhan ruang pasti akan berbicara kebutuhan ruang perseorangan," kata Yayat, dalam Metro Pagi Primetime, Senin 6 November 2017.
Yayat mengatakan kemiskinan dan ketidakmampuan membeli karena hunian terlampau mahal menjadi salah satu alasan mengapa banyak rumah di DKI Jakarta dihuni lebih dari satu kepala keluarga.
Wacana rumah berlapis yang disebut tak sama dengan rumah deret atau rumah susun menimbulkan pertanyaan apakah konsep yang hanya menerapkan rumah tapak berlapis satu, dua, tiga, hingga empat lantai itu mampu menjangkau seluruh warga ibu kota.
"Cara kita mendata juga harus diperhatikan. Kalau lingkungan itu sudah kumuh dan padat, tentu yang padatnya sangat berat ini pilihannya harus rumah susun. Kalau hanya 4 lapis itu enggak cukup," kata Yayat.
Menurut Yayat, ketimbang hanya mewacanakan rumah berlapis yang dinilai masih abstrak, ada beberapa pendekatan lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menata ruang dan peremajaan kota.
Perencanaan pembangunan rumah baru mungkin hanya mampu dijangkau kalangan menengah yang memiliki kemampuan finansial yang memadai. Sementara bagi kalangan bawah program revitalisasi terutama revitalisasi urban renewal bisa dilakukan dengan program relokasi.
"Relokasi ini bisa dilakukan jika mereka tinggal bukan di atas tanah mereka. Kemudian program peningkatan kualitas lingkungan pilihannya memang harus relokasi," katanya.
Menurut Yayat, jika masyarakat mampu membeli rumah mandiri dengan berbagai penawaran kemudahan kredit yang tersedia tidak akan menjadi masalah. Tetapi bagi mereka yang tak mampu, program revitalisasi menjadi penting dilakukan.
Sekarang, kata Dia, pemerintah punya program penataan kawasan kumuh rumah deret yang disebut rumah berlapis, program ini bisa dikatakan sebagai bagian dari revitalisasi.
Ketika pemerintah tak mampu merealisasikan rumah berlapis lantaran memakan anggaran yang tidak sedikit, maka solusi paling jitu sebenarnya adalah merelokasi mereka ke rumah susun. Yayat menyebut kalau pemerintah hanya membangun 2-3 lantai saja anggaran yang akan dikeluarkan lebih besar. Apalagi jika mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah.
"Untuk memperbaiki kesalahan program sebelumnya, ketika warga tidak mampu bayar iuran harus ada pemberdayaan ekonomi. Memperbaiki lingkungan Jakarta tidak boleh setengah-setengah. Jangan tanggung," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna menilai pemerintah DKI Jakarta perlu mendata berapa jumlah kepala keluarga yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal.
Dia mengatakan pemerintah harus menyadari bahwa ada persoalan besar terkait dengan tempat tinggal di ibu kota. Bahwa satu rumah bisa dihuni lebih dari satu kepala keluarga adalah benar dan butuh solusi jitu dari pemerintah.
"Perlu di data, minimal datanya lengkap. Kalau datanya tidak benar akan jadi persoalan. Karena kalau bicara proporsi kebutuhan ruang pasti akan berbicara kebutuhan ruang perseorangan," kata Yayat, dalam
Metro Pagi Primetime, Senin 6 November 2017.
Yayat mengatakan kemiskinan dan ketidakmampuan membeli karena hunian terlampau mahal menjadi salah satu alasan mengapa banyak rumah di DKI Jakarta dihuni lebih dari satu kepala keluarga.
Wacana rumah berlapis yang disebut tak sama dengan rumah deret atau rumah susun menimbulkan pertanyaan apakah konsep yang hanya menerapkan rumah tapak berlapis satu, dua, tiga, hingga empat lantai itu mampu menjangkau seluruh warga ibu kota.
"Cara kita mendata juga harus diperhatikan. Kalau lingkungan itu sudah kumuh dan padat, tentu yang padatnya sangat berat ini pilihannya harus rumah susun. Kalau hanya 4 lapis itu enggak cukup," kata Yayat.
Menurut Yayat, ketimbang hanya mewacanakan rumah berlapis yang dinilai masih abstrak, ada beberapa pendekatan lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menata ruang dan peremajaan kota.
Perencanaan pembangunan rumah baru mungkin hanya mampu dijangkau kalangan menengah yang memiliki kemampuan finansial yang memadai. Sementara bagi kalangan bawah program revitalisasi terutama revitalisasi urban renewal bisa dilakukan dengan program relokasi.
"Relokasi ini bisa dilakukan jika mereka tinggal bukan di atas tanah mereka. Kemudian program peningkatan kualitas lingkungan pilihannya memang harus relokasi," katanya.
Menurut Yayat, jika masyarakat mampu membeli rumah mandiri dengan berbagai penawaran kemudahan kredit yang tersedia tidak akan menjadi masalah. Tetapi bagi mereka yang tak mampu, program revitalisasi menjadi penting dilakukan.
Sekarang, kata Dia, pemerintah punya program penataan kawasan kumuh rumah deret yang disebut rumah berlapis, program ini bisa dikatakan sebagai bagian dari revitalisasi.
Ketika pemerintah tak mampu merealisasikan rumah berlapis lantaran memakan anggaran yang tidak sedikit, maka solusi paling jitu sebenarnya adalah merelokasi mereka ke rumah susun. Yayat menyebut kalau pemerintah hanya membangun 2-3 lantai saja anggaran yang akan dikeluarkan lebih besar. Apalagi jika mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah.
"Untuk memperbaiki kesalahan program sebelumnya, ketika warga tidak mampu bayar iuran harus ada pemberdayaan ekonomi. Memperbaiki lingkungan Jakarta tidak boleh setengah-setengah. Jangan tanggung," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
