medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberi penjelasan terkait tidak tercapainya realisasi pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2016. Realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 hanya 95,81% atau Rp53,78 triliun dari target Rp57,16 triliun.
"Realisasi PAD segitu juga karena penerimaan PBB-P2 sebesar 98,73%. Itu dikarenakan penerapan penghapusan PBB-P2 dengan NJOP Rp1 Milyar dan tingkat kepatuhan masyarakat membayar PBB-P2 masih perlu ditingkatkan," kata Djarot di ruang sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juli 2017.
PAD juga dipengaruhi dari penerimaan pajak hotel yang mencapai 93,74%. Pajak hotel belum maksimal karena pertumbuhan hotel di daerah penyangga dan pertumbuhan makro ekonomi tidak sesuai yang diharapkan.
Begitu pun penerimaan pajak restoran. Saat ini, pajak restoran baru mencapai 94,36% dikarenakan turunnya daya beli masyarakat.
"Lalu, penerimaan pajak reklame juga masih 78,62%. Ini karena belum optimalnya pengalihan reklame dari jenis billboard ke jenis LED dan penurunan belanja iklan karena perlambatan ekonomi," tutur Djarot.
Sedangkan penerimaan pajak parkir baru 93,2%. Penyebabnya, perubahan dasar pengenaan pajak dan masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh.
Terkait dengan hal tersebut, Djarot akan t melakukan upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satunya dengan membuka gerai pembayaran PBB-P2 di mall dan penerapan sistem jemput bola.
"Bisa juga dengan inventarisasi tanah dan bangunan untuk penetapan PBB-P2, melakukan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak," ucapnya.
Mantan Wali Kota Blitar ini juga akan memaksimalkan PAD dengan pendataan objek pajak baru, percepatan proses validasi BPHTB, Pemeriksaan dan penagihan tunggakan pajak.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberi penjelasan terkait tidak tercapainya realisasi pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2016. Realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 hanya 95,81% atau Rp53,78 triliun dari target Rp57,16 triliun.
"Realisasi PAD segitu juga karena penerimaan PBB-P2 sebesar 98,73%. Itu dikarenakan penerapan penghapusan PBB-P2 dengan NJOP Rp1 Milyar dan tingkat kepatuhan masyarakat membayar PBB-P2 masih perlu ditingkatkan," kata Djarot di ruang sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juli 2017.
PAD juga dipengaruhi dari penerimaan pajak hotel yang mencapai 93,74%. Pajak hotel belum maksimal karena pertumbuhan hotel di daerah penyangga dan pertumbuhan makro ekonomi tidak sesuai yang diharapkan.
Begitu pun penerimaan pajak restoran. Saat ini, pajak restoran baru mencapai 94,36% dikarenakan turunnya daya beli masyarakat.
"Lalu, penerimaan pajak reklame juga masih 78,62%. Ini karena belum optimalnya pengalihan reklame dari jenis billboard ke jenis LED dan penurunan belanja iklan karena perlambatan ekonomi," tutur Djarot.
Sedangkan penerimaan pajak parkir baru 93,2%. Penyebabnya, perubahan dasar pengenaan pajak dan masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh.
Terkait dengan hal tersebut, Djarot akan t melakukan upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satunya dengan membuka gerai pembayaran PBB-P2 di mall dan penerapan sistem jemput bola.
"Bisa juga dengan inventarisasi tanah dan bangunan untuk penetapan PBB-P2, melakukan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak," ucapnya.
Mantan Wali Kota Blitar ini juga akan memaksimalkan PAD dengan pendataan objek pajak baru, percepatan proses validasi BPHTB, Pemeriksaan dan penagihan tunggakan pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
