medcom.id, Jakarta: Selisih anggaran Rp226 miliar yang ada di Rancangan Kerja Anggaran (RKA) DKI 2016 diklaim merupakan bagian dari efisiensi anggaran. Uang itu adalah hasil potongan mata anggaran yang dilakukan dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS).
Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mencontohkan, satu komponen telepon genggam seharga Rp10 ribu bisa saja dipotong menjadi Rp8 ribu.
"Nah yang selisih dari Rp8 ribu ini jadi kelebihan uang. Makanya, saat memasukkan ke RAPBD, komponennya juga kami masukkan. Nilai komponen itu jadi selisih duit," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015).
Ahok mengatakan, kelebihan uang digunakan sebagai belanja subsidi, terutama untuk transportasi. Sebab, tahun DKI menambah bus untuk pemenuhan kebutuhan transportasi massal.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik menemukan selisih anggaran RKA dengan KUA-PPAS. Karena selisih anggaran tersebut, rapat kerja pembahasan Raperda tentang APBD DKI 2016 antara eksekutif dengan DPRD DKI sempat ditunda. "Ada selisih Rp226,4 miliar," kata Taufik.
medcom.id, Jakarta: Selisih anggaran Rp226 miliar yang ada di Rancangan Kerja Anggaran (RKA) DKI 2016 diklaim merupakan bagian dari efisiensi anggaran. Uang itu adalah hasil potongan mata anggaran yang dilakukan dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS).
Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mencontohkan, satu komponen telepon genggam seharga Rp10 ribu bisa saja dipotong menjadi Rp8 ribu.
"Nah yang selisih dari Rp8 ribu ini jadi kelebihan uang. Makanya, saat memasukkan ke RAPBD, komponennya juga kami masukkan. Nilai komponen itu jadi selisih duit," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015).
Ahok mengatakan, kelebihan uang digunakan sebagai belanja subsidi, terutama untuk transportasi. Sebab, tahun DKI menambah bus untuk pemenuhan kebutuhan transportasi massal.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik menemukan selisih anggaran RKA dengan KUA-PPAS. Karena selisih anggaran tersebut, rapat kerja pembahasan Raperda tentang APBD DKI 2016 antara eksekutif dengan DPRD DKI sempat ditunda. "Ada selisih Rp226,4 miliar," kata Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
