Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK Friesmount Wongso. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
URL Berhasil di Salin
Perburuan Penunggak Pajak Gandeng KPK
M Sholahadhin Azhar • 05 Desember 2019 14:58
Jakarta: Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menertibkan pembayaran pajak. Lembaga Antirasuah diajak menengok sidak di Penjaringan, Jakarta Utara.
"Mendatangi langsung objek pajak terutama untuk objek pajak PKB (pajak kendaraan bermotor), PBB (pajak bumi dan bangunan), BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dan objek pajak yang sifatnya self assessment," kata Wakil Kepala BPRD DKI Yuandi Bayak Miko di Penjaringan, Kamis, 5 Desember 2019.
Yuandi sengaja menggandeng bagian Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK agar penunggak pajak cepat membayarkan kewajibannya. Pembayaran dari penunggak pajak dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
"Untuk PBB ada sekitar kurang lebih 2.300 objek PBB yang masih tertunggak selama 4 tahun dengan potensi tunggakan sekitar Rp70 miliar. Inilah yang kita lakukan, fokus dalam bulan Desember ini untuk kita tagih agar dapat tercairkan di bulan Desember ini juga," kata dia.
Di sisi lain, ada 170 kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayar. Total potensi penerimaan daerah dari tunggakan pajak ini mencapai Rp5,4 miliar.
"Ya umumnya seperti Ferrari, Lamborghini, Bentley, Force dan jenis-jenis mobil mewah lainnya," kata dia.
Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK Friesmount Wongso mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pihaknya akan membantu DKI dalam meningkatkan pendapatan dari segi apa pun.
"Termasuk pajak kendaraan bermotor. Di hari ini, kita melakukan kegiatan untuk memaksimalisasikan penerimaan daerah di bulan Desember ini dengan melakukan kegiatan door to door," kata Friesmount.
Jakarta: Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menertibkan pembayaran pajak. Lembaga Antirasuah diajak menengok sidak di Penjaringan, Jakarta Utara.
"Mendatangi langsung objek pajak terutama untuk objek pajak PKB (pajak kendaraan bermotor), PBB (pajak bumi dan bangunan), BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dan objek pajak yang sifatnya self assessment," kata Wakil Kepala BPRD DKI Yuandi Bayak Miko di Penjaringan, Kamis, 5 Desember 2019.
Yuandi sengaja menggandeng bagian Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK agar penunggak pajak cepat membayarkan kewajibannya. Pembayaran dari penunggak pajak dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
"Untuk PBB ada sekitar kurang lebih 2.300 objek PBB yang masih tertunggak selama 4 tahun dengan potensi tunggakan sekitar Rp70 miliar. Inilah yang kita lakukan, fokus dalam bulan Desember ini untuk kita tagih agar dapat tercairkan di bulan Desember ini juga," kata dia.
Di sisi lain, ada 170 kendaraan bermotor yang pajaknya belum dibayar. Total potensi penerimaan daerah dari tunggakan pajak ini mencapai Rp5,4 miliar.
"Ya umumnya seperti Ferrari, Lamborghini, Bentley, Force dan jenis-jenis mobil mewah lainnya," kata dia.
Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK Friesmount Wongso mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pihaknya akan membantu DKI dalam meningkatkan pendapatan dari segi apa pun.
"Termasuk pajak kendaraan bermotor. Di hari ini, kita melakukan kegiatan untuk memaksimalisasikan penerimaan daerah di bulan Desember ini dengan melakukan kegiatan door to door," kata Friesmount.
