Jakarta: Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif memerinci lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar Jakarta. Menurut dia harus ada pendekatan yang humanis terhadap para PKL.
"Selama ini pendekatannya tidak manusiawi. PKL dikejar-kejar tapi tidak diberikan solusi," kata Syarif kepada Medcom.id, Kamis, 29 Agustus 2019.
Dia tidak menampik memang harus ada penertiban. Terutama jika keberadaan PKL mengganggu pengguna jalan. Namun Syarif menginginkan penertiban itu dilakukan secara humanis.
Di sisi lain, Syarif juga meminta ada win-win solution untuk PKL. Alokasi lahan bagi mereka sebagai bagian dari trotoar perlu diberikan. Dia mengatakan akan ada Instruksi Gubernur yang mengatur tentang hal tersebut.
Terutama untuk mengatur tara kelola PKL di trotoar. Bagaimana membuang limbah sisa dagangan dan mengatur supaya tidak ada kesan kumuh.
"Tunggu prosesnya, kita sama-sama awasi, beri masikan ke gubernur supaya menata PKL tanpa masalah baru," kata dia.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengamini hal itu. Di Balai Kota, dia menjanjikan trotoar multifungsi.
"Kita ingin di dalam pembangunan apapun itu ada kesetaraan, spacenya itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam," ujar Anies.
Namun dia tidak ingin berkomentar spesifik mengenai keberadaan PKL yang diperbolehkan membuka lapak di trotoar. Anies ingin pemanfaatan bahu jalan yang berjenjang. Fokusnya saat ini menjadikan trotoar ramah bagi pejalan kaki.
"Jadi tidak mau komentar separuh-separuh, karena yang harus dibangun adalah Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki," kata dia.
Menurut Anies, dengan membuat trotoar yang ramah pejalan kaki maka fungsi lain akan mengikuti. Dia menilik trotoar di negara berkembang yang menjadi sarana aktifitas warga. Trotoar dengan ruas yang lebar bisa dimanfaatkan untuk pertunjukan seni.
"Contoh aja di trotoar di dekat bundaran HI. di dekat FX itu ada kegiatan seni musik. Itu kan di trotoar juga," kata Anies.
Jakarta: Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif memerinci lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar Jakarta. Menurut dia harus ada pendekatan yang humanis terhadap para PKL.
"Selama ini pendekatannya tidak manusiawi. PKL dikejar-kejar tapi tidak diberikan solusi," kata Syarif kepada
Medcom.id, Kamis, 29 Agustus 2019.
Dia tidak menampik memang harus ada penertiban. Terutama jika keberadaan PKL mengganggu pengguna jalan. Namun Syarif menginginkan penertiban itu dilakukan secara humanis.
Di sisi lain, Syarif juga meminta ada win-win solution untuk PKL. Alokasi lahan bagi mereka sebagai bagian dari trotoar perlu diberikan. Dia mengatakan akan ada Instruksi Gubernur yang mengatur tentang hal tersebut.
Terutama untuk mengatur tara kelola PKL di trotoar. Bagaimana membuang limbah sisa dagangan dan mengatur supaya tidak ada kesan kumuh.
"Tunggu prosesnya, kita sama-sama awasi, beri masikan ke gubernur supaya menata PKL tanpa masalah baru," kata dia.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengamini hal itu. Di Balai Kota, dia menjanjikan trotoar multifungsi.
"Kita ingin di dalam pembangunan apapun itu ada kesetaraan, spacenya itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam," ujar Anies.
Namun dia tidak ingin berkomentar spesifik mengenai keberadaan PKL yang diperbolehkan membuka lapak di trotoar. Anies ingin pemanfaatan bahu jalan yang berjenjang. Fokusnya saat ini menjadikan trotoar ramah bagi pejalan kaki.
"Jadi tidak mau komentar separuh-separuh, karena yang harus dibangun adalah Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki," kata dia.
Menurut Anies, dengan membuat trotoar yang ramah pejalan kaki maka fungsi lain akan mengikuti. Dia menilik trotoar di negara berkembang yang menjadi sarana aktifitas warga. Trotoar dengan ruas yang lebar bisa dimanfaatkan untuk pertunjukan seni.
"Contoh aja di trotoar di dekat bundaran HI. di dekat FX itu ada kegiatan seni musik. Itu kan di trotoar juga," kata Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
