medcom.id, Jakarta: Bareskrim Polri belum berencana mengambil alih kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) pada APBD DKI 2014 di sekolah-sekolah di Jakarta.
"Masih ditangani Polda Metro. Kami supervisi dan memandu saja. Belum ada rencana mengambil alih," kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan adanya pencantuman dana siluman pada APBD DKI Jakarta 2014. Salah satunya terkait pengadaan UPS di 49 sekolah yang menghabiskan dana Rp5,8 miliar per sekolah.
Dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan dalam RAPBD. Total usulan anggaran siluman mencapai Rp12,1 triliun. Kali ini, pengadaan UPS tidak hanya untuk sekolah tapi juga kantor keluarahan dan kecamatan.
medcom.id, Jakarta: Bareskrim Polri belum berencana mengambil alih kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan alat
uninterruptible power supply (UPS) pada APBD DKI 2014 di sekolah-sekolah di Jakarta.
"Masih ditangani Polda Metro. Kami supervisi dan memandu saja. Belum ada rencana mengambil alih," kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan adanya pencantuman dana siluman pada APBD DKI Jakarta 2014. Salah satunya terkait pengadaan UPS di 49 sekolah yang menghabiskan dana Rp5,8 miliar per sekolah.
Dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan dalam RAPBD. Total usulan anggaran siluman mencapai Rp12,1 triliun. Kali ini, pengadaan UPS tidak hanya untuk sekolah tapi juga kantor keluarahan dan kecamatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
