medcom.id, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi APBD DKI Jakarta. Diharapkan semua selesai tanggal 8 Maret.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, APBD yang dievalusi adalah APBD yang dikirim sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. “Semua sudah ada aturannya, masalah itu APBD palsu atau tidak serahkan pada hukum. Kami masih evaluasi, tanggal 8 Maret semua harus selesai,” kata Tjahjo, Rabu (4/3/2015).
Dia mengungkapkan, ada beberapa hal yang disesuaikan. Seperti, alokasi anggaran pendidikan harus mencapai 20 persen, untuk kesehatan 10 persen. Ia menilai anggaran DKI Jakarta memang kompleks, karena ada aspek kesehatan, kemiskinan, banjir, kemacetan, infrastruktur, budaya dan sebagainya. Namun, anggaran tersebut lebih menekankan pada skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan Jakarta.
Tjahjo mengatakan, pihaknya tidak akan masuk dalam polemik poltik yang ada di Jakarta. Namun, Presiden sudah menggariskan jangan sampai anggaran pembangunan terutama yang menyangkut infrastruktur terlambat. Politisi PDIP itu menyebut, pegangan Kemendagri adalah pengajuan anggaran hasil pembahasan paripurna dengan DPRD.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi APBD DKI Jakarta. Diharapkan semua selesai tanggal 8 Maret.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, APBD yang dievalusi adalah APBD yang dikirim sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. “Semua sudah ada aturannya, masalah itu APBD palsu atau tidak serahkan pada hukum. Kami masih evaluasi, tanggal 8 Maret semua harus selesai,” kata Tjahjo, Rabu (4/3/2015).
Dia mengungkapkan, ada beberapa hal yang disesuaikan. Seperti, alokasi anggaran pendidikan harus mencapai 20 persen, untuk kesehatan 10 persen. Ia menilai anggaran DKI Jakarta memang kompleks, karena ada aspek kesehatan, kemiskinan, banjir, kemacetan, infrastruktur, budaya dan sebagainya. Namun, anggaran tersebut lebih menekankan pada skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan Jakarta.
Tjahjo mengatakan, pihaknya tidak akan masuk dalam polemik poltik yang ada di Jakarta. Namun, Presiden sudah menggariskan jangan sampai anggaran pembangunan terutama yang menyangkut infrastruktur terlambat. Politisi PDIP itu menyebut, pegangan Kemendagri adalah pengajuan anggaran hasil pembahasan paripurna dengan DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
