Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai masalah banjir di Ibu Kota bukan hanya beban tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Permasalahan tersebut harus ditangani bersama-sama.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam peresmian Sodetan Ciliwung di di Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
"Sekali lagi harus dikerjakan bersama sama kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta," kata Jokowi.
Kepala Negara tak ingin Pemprov DKI Jakarta menangani permasalahan banjir sendirian. Permasalahan yang selalu dihadapi saat musim hujan itu disebut rumit.
"Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah," ungkap dia.
Jokowi menyampaikan alasan penanganan banjir harus dilakukan bersama-sama. Salah satunya, urusan banjir harus ditangani dari hulu hingga hilir.
"Sekali lagi penanganan banjir Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif," sebut dia.
Di sektor hulu, pemerintah membangun Waduk Ciawi dan Sukamahi. Pembangunan rampung dikerjakan pada 2022.
Waduk Ciawi dan Sukamahi merupakan bendungan kering pertama di Indonesia. Kedua waduk tersebut bagian dari masterplan atau rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) untuk mengurangi kerentanan banjir kawasan Jakarta.
Sedangkan di sektor hilir selain Ciliwung, sungai lain harus dibenahi. Penanganan aliran sungai itu harus dilakukan dengan baik.
"Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik," sebut dia.
Beberapa kali yang disebut harus ditangani dengan baik yaitu Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Pesanggrahan, dan lain-lain.
Selain itu, proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut dia, keberadaan Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, serta Banjir Kanal Timur (BKT) bisa mengurangi persoalan banjir di Jakarta hingga 62 persen.
"Artinya masih ada PR (pekerjaan rumah) 38 persen, ini yang harus dikerjakan bersama sama Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Pemprov (pemerintah provinsi) DKI Jakarta," ujar dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menilai masalah banjir di Ibu Kota bukan hanya beban tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta. Permasalahan tersebut harus ditangani bersama-sama.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam peresmian Sodetan Ciliwung di di Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
"Sekali lagi harus dikerjakan bersama sama kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta," kata Jokowi.
Kepala Negara tak ingin
Pemprov DKI Jakarta menangani permasalahan
banjir sendirian. Permasalahan yang selalu dihadapi saat musim hujan itu disebut rumit.
"Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah," ungkap dia.
Jokowi menyampaikan alasan penanganan banjir harus dilakukan bersama-sama. Salah satunya, urusan banjir harus ditangani dari hulu hingga hilir.
"Sekali lagi penanganan banjir Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif," sebut dia.
Di sektor hulu, pemerintah membangun
Waduk Ciawi dan Sukamahi. Pembangunan rampung dikerjakan pada 2022.
Waduk Ciawi dan Sukamahi merupakan bendungan kering pertama di Indonesia. Kedua waduk tersebut bagian dari masterplan atau rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) untuk mengurangi kerentanan banjir kawasan Jakarta.
Sedangkan di sektor hilir selain Ciliwung, sungai lain harus dibenahi. Penanganan aliran sungai itu harus dilakukan dengan baik.
"Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik," sebut dia.
Beberapa kali yang disebut harus ditangani dengan baik yaitu Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Pesanggrahan, dan lain-lain.
Selain itu, proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut dia, keberadaan Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, serta Banjir Kanal Timur (BKT) bisa mengurangi persoalan banjir di Jakarta hingga 62 persen.
"Artinya masih ada PR (pekerjaan rumah) 38 persen, ini yang harus dikerjakan bersama sama
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Pemprov (pemerintah provinsi) DKI Jakarta," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
