Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 untuk dievaluasi. Sejauh ini, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan belum ada poin dalam RAPBD DKI 2018 yang menghambat program nasional.
"Saya lihat perubahan itu tidak ada yang menghambat dan merubah program strategis nasional," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 4 Desember 2017.
Tjahjo menyatakan, pemerintah daerah harus satu nafas dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah tak boleh menghambat program strategis nasional, ataupun sebaliknya. Sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan pembangunan, wajib hukumnya.
"Jangan ada pikiran Pemda untuk menghambat program nasional," tegas Tjahjo.
Tjahjo menilai wajar polemik APBD DKI yang terjadi belakangan. Apalagi, Pemprov DKI dalam posisi transisi kepemimpinan baru. Barang tentu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, harus menyelaraskan program masuk dalam APBD DKI 2018 agar bisa terlaksana secepatnya.
"Dalam konteks DKI, wajar kalau ada sidang paripurna DPRD membahs perubahan RAPBD DKI disesuaikan dengan janji politik Anies-Sandi," katanya.
Tjahjo menegaskan anggaran prioritas untuk masyarakat dan program nasional harus didahulukan. Sebab itu, Kemendagri, kata dia, akan menyisir betul draf anggaran Pemda DKI, juga wilayah lain.
"Sepanjang itu jadi skala prioritas dan didukung DPRD, saya kira enggak masalah. Tapi kalau mengada-ada, program kerja enggak fokus kemungkinan akan mengingatkan ke Pemprov dan DPRD," ucapnya.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 untuk dievaluasi. Sejauh ini, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan belum ada poin dalam RAPBD DKI 2018 yang menghambat program nasional.
"Saya lihat perubahan itu tidak ada yang menghambat dan merubah program strategis nasional," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 4 Desember 2017.
Tjahjo menyatakan, pemerintah daerah harus satu nafas dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah tak boleh menghambat program strategis nasional, ataupun sebaliknya. Sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan pembangunan, wajib hukumnya.
"Jangan ada pikiran Pemda untuk menghambat program nasional," tegas Tjahjo.
Tjahjo menilai wajar polemik APBD DKI yang terjadi belakangan. Apalagi, Pemprov DKI dalam posisi transisi kepemimpinan baru. Barang tentu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, harus menyelaraskan program masuk dalam APBD DKI 2018 agar bisa terlaksana secepatnya.
"Dalam konteks DKI, wajar kalau ada sidang paripurna DPRD membahs perubahan RAPBD DKI disesuaikan dengan janji politik Anies-Sandi," katanya.
Tjahjo menegaskan anggaran prioritas untuk masyarakat dan program nasional harus didahulukan. Sebab itu, Kemendagri, kata dia, akan menyisir betul draf anggaran Pemda DKI, juga wilayah lain.
"Sepanjang itu jadi skala prioritas dan didukung DPRD, saya kira enggak masalah. Tapi kalau mengada-ada, program kerja enggak fokus kemungkinan akan mengingatkan ke Pemprov dan DPRD," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
