medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama membantah pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) baru-baru ini bersifat politis. Kegiatan itu merupakan pembagian kartu yang sempat tertunda, akhir tahun lalu.
"Ada 190 ribu KJP tidak dibagikan untuk tahun lalu. Dari Desember hingga Januari orang tidak dapat KJP," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Maret 2017.
Ahok menjelaskan, ada permasalahan teknis pada pemenang tender kartu yang seharusnya dibagikan pada 2016. Kebetulan, tender selesai tak lama setelah Ahok kembali aktif pascacuti Pilgub DKI 2017.
"Sekarang sudah masuk, dia mesti kejar dong ketinggalan tahun lalu. Ini (KJP) bukan barang baru. Ini yang tertunda di Desember dan Januari," tegas Ahok.
Pemprov DKI membagikan KJP, Minggu 26 Februari. Kegiatan itu mendapat kritik dari tim pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik. Mereka menganggap pembagian tersebut politis karena dilakukan saat bukan hari kerja dan jelang Pilkada.
Ahok menolak mentah-mentah tudingan tersebut. Dia malah membalikkan kejadian KJP yang tidak cair tahun lalu. Ahok mengatakkan harusnya bisa saja dia berpendapat penahanan KJP mengandung unsur politis.
"Makanya saya kalau mau ngomong politis, kenapa enggak bilang itu (penahanan) politis juga? Itu kenapa enggak bilang orang Bank DKI politis mau jatuhkan saya? Itu merugikan saya loh," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, terima tidak terima, KJP tak ada hubungannya dengan Pilkada. Apalagi, banyak warga yang menerima KJP namun tetap mendemo dan tak memilih dirinya saat pencoblosan, 15 Februari.
"Itu di luar Batang Pasar Ikan yang tinggal di rusun semua dan anak terima KJP di rusun. Pilih saya enggak? Enggak tuh," ujar Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama membantah pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) baru-baru ini bersifat politis. Kegiatan itu merupakan pembagian kartu yang sempat tertunda, akhir tahun lalu.
"Ada 190 ribu KJP tidak dibagikan untuk tahun lalu. Dari Desember hingga Januari orang tidak dapat KJP," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Maret 2017.
Ahok menjelaskan, ada permasalahan teknis pada pemenang tender kartu yang seharusnya dibagikan pada 2016. Kebetulan, tender selesai tak lama setelah Ahok kembali aktif pascacuti Pilgub DKI 2017.
"Sekarang sudah masuk, dia mesti kejar dong ketinggalan tahun lalu. Ini (KJP) bukan barang baru. Ini yang tertunda di Desember dan Januari," tegas Ahok.
Pemprov DKI membagikan KJP, Minggu 26 Februari. Kegiatan itu mendapat kritik dari tim pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik. Mereka menganggap pembagian tersebut politis karena dilakukan saat bukan hari kerja dan jelang Pilkada.
Ahok menolak mentah-mentah tudingan tersebut. Dia malah membalikkan kejadian KJP yang tidak cair tahun lalu. Ahok mengatakkan harusnya bisa saja dia berpendapat penahanan KJP mengandung unsur politis.
"Makanya saya kalau mau ngomong politis, kenapa enggak bilang itu (penahanan) politis juga? Itu kenapa enggak bilang orang Bank DKI politis mau jatuhkan saya? Itu merugikan saya loh," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, terima tidak terima, KJP tak ada hubungannya dengan Pilkada. Apalagi, banyak warga yang menerima KJP namun tetap mendemo dan tak memilih dirinya saat pencoblosan, 15 Februari.
"Itu di luar Batang Pasar Ikan yang tinggal di rusun semua dan anak terima KJP di rusun. Pilih saya enggak? Enggak tuh," ujar Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
