NEWSTICKER
Ilustrasi foto. DPR RI sedang membuka sidang Paripurna. Foto: MI/MOhammad Irfan
Ilustrasi foto. DPR RI sedang membuka sidang Paripurna. Foto: MI/MOhammad Irfan

DPRD Depok Beri Rapor Merah ke Pemkot

Nasional depok
Kisar Rajaguguk • 27 Februari 2017 13:53
medcom.id, Jakarta: DPRD Kota Depok merisaukan penyelenggaraan managemen pemerintahan di Kota Depok. Sebab, selama dua bulan terakhir empat aparatur sipil negara (ASN) kota setempat ditangkap dan ditahan polisi karena tindak pidana korupsi.
 
Kerisauan lainnya, sejumlah kawasan di kota tersebut sering mengalami kebanjiran akibat buruknya saluran drainase serta longsornya beberapa turap kali, tebing, dan turap jembatan beberapa hari terakhir. Selain itu, tak dieksekusinya 150 kios liar yang sudah mendapat surat perintah penghentian pembangunan (SP-3) dan surat perintah pembongkaran Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad.
 
Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Kota Depok Nurhasim mengatakan, komisinya miris melihat situasi pemerintahan di Kota Depok. Karena banyaknya peristiwa dalam dua bulan terakhir yakni, Januari-Februari 2017. Di antaranya, penahanan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Hardiman Ahmad di Polres Depok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hardiman ditahan dan ditetapkan polisi sebagai tersangka karena diduga mengorupsi APBD proyek peningkatan jalan dari aspal menjadi beton di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Depok, senilai Rp2,6 miliar.
 
“Status Hardiman sendiri sudah ditingkatkan polisi dari saksi menjadi tersangka dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Depok," kata Nurhasim Senin 27 Februari 2017.
 
Akibatnya, kata Nurhasim, proyek peningkatan jalan di Kelurahan Pasir Putih menjadi tidak berkualitas. Bahkan sudah berlubang-lubang. Kalau kemudian dana APBD proyek pembangunan jembatan sepanjang 70 meter lebar 20 meter di pintu keluar terminal tipe A Jati Jajar, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Tapos Rp5 miliar, juga tidak jelas mengalir kemana.
 
"Hingga sekarang ini, tidak ada pembangunan jembatan dananya mengalir kemana," ungkapnya.
 
Akibat dari tidak adanya pembangunan jembatan, terminal tipe A Jati Jajar senilai Rp70 milair tersebut tak dapat difungsikan untuk sarana pemberangkatan/penurunan penumpang bus dan angkutan umum perkotaan (angkot).
 
"Jembatan tersebut harusnya sudah selesai dibangunan dan difungsikan untuk lintasan bus dan angkot dari Jalan Raya Bogor," ujar Nurhasim.
 
Anggota Komisi Infrastruktur DPRD Kota dari Fraksi Golkar Muhammad Amin menambahkan, Pemkot Depok tak memiliki good governance bidang peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab.
 
"Buktinya saluran drainase yang ditutup masyarakat dengan semen di pinggir jalan malah dibiarkan. Jadi wajar, jika rumah-rumah warga di Kota Depok mengalami kebanjiran karena air di saluran drainase tak bisa mengalir ke kali/sungai karena tersumbat sampah," kata dia.
 
Selama saluran drainase itu tidak dibongkar, sampai kapan pun Depok akan terus dilanda banjir bila hujan turun. Airnya pun akan lama surut karena tertahan sampah saluran drainase. Harusnya, tambah dia, Pemerintah Kota bertindak tegas dan berani membongkar seluruh bangunan semen yang di atas saluran air. "Ini malah didiamkan," katanya ketus.
 
Amin melihat Pemkot Depok sangat takut membongkar bangunan kios liar di Pasar Cisalak yang sudah mendapat SP-3 dan SK pembongkaran yang ditandatangani Wali Kota Depok. Pedagang di kios penampungan Jalan Radar AURI Kelurahan Mekarsari, Cimanggis mengeluh dan terpaksa berjualan di kaki lima. Sebab barang yang didagangkan di pasar penampungan busuk akibat sepi pembeli.
 
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Manto Jorghi mengatakan, penahanan Hardiman, Kepala bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR adalah masalah hukum.
 
Terkait banjir, kata Manto, terjadi karena kesadaran masyarakat kurang untuk menjaga lingkungan. Masyarakat seenaknya membuang sampah serta menutup saluran drainase menggunakan semen.
 
"Kita harap masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan jangan menutup saluran drainase agar air dapat bebas mengalir kehilir kali/sungai," katanya.
 
Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Raden Gandara Budiana menjelaskan, pengelolaan terminal tipe A Jati Jajar, Tapos, Depok, sudah beralih dari Pemkot Depok ke Kementerian Perhubungan.
 
"Bukan daerah lagi yang menegelola tapi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan," kata Gandara
 

(MBM)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif