medcom.id, Jakarta: Tunyati warga Papanggo, Jakarta Utara resah dengan pungutan liar (pungli) saat mengurus Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anaknya. Dia harus mengeluarkan kocek Rp50 ribu jika ingin mendapatkan kartu bantuan pendidikan itu.
Hal itu diucapkan Tunyati kepada wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. "Saya disuruh bayar Rp50 ribu untuk urus ini itu, tapi sampai sekarang anak saya belum dapat KJP," keluh Tunyati kepada Djarot.
Mendengar laporan itu, Djarot berang. Ia menegaskan, membuat KJP tak dikenakan biaya. "Ibu bayar ke mana? Nama sekolah anak ibu apa?" tanya Djarot.
Tunyati menyampaikan, anaknya belajar di salah satu sekolah dasar swasta tak jauh dari rumahnya. Dia harus memberikan uang Rp50 ribu kepada kepala sekolah dua tahun lalu. "Sampai sekarang, anak saya sudah mau masuk SMP belum dapat KJP, pak," kata Tunyati.
Djarot menyarankan Tunyati mengurus KJP ke kelurahan. Selain itu, Djarot meminta warga tidak berbohong. "Jangan mampu bilang enggak mampu. Kalau ada yang seperti itu laporkan," kata Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu mengajak warga yang kurang mampu segera daftar untuk mendapatkan KJP. Ia berharap, dengan adanya KJP tidak ada anak putus sekolah.
"Ini harus kita cek terus supaya adil. Yang kurang mampu kami bantu biar pendidikan di Jakarta meningkat," ujar Djarot.
medcom.id, Jakarta: Tunyati warga Papanggo, Jakarta Utara resah dengan pungutan liar (pungli) saat mengurus Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anaknya. Dia harus mengeluarkan kocek Rp50 ribu jika ingin mendapatkan kartu bantuan pendidikan itu.
Hal itu diucapkan Tunyati kepada wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. "Saya disuruh bayar Rp50 ribu untuk urus ini itu, tapi sampai sekarang anak saya belum dapat KJP," keluh Tunyati kepada Djarot.
Mendengar laporan itu, Djarot berang. Ia menegaskan, membuat KJP tak dikenakan biaya. "Ibu bayar ke mana? Nama sekolah anak ibu apa?" tanya Djarot.
Tunyati menyampaikan, anaknya belajar di salah satu sekolah dasar swasta tak jauh dari rumahnya. Dia harus memberikan uang Rp50 ribu kepada kepala sekolah dua tahun lalu. "Sampai sekarang, anak saya sudah mau masuk SMP belum dapat KJP, pak," kata Tunyati.
Djarot menyarankan Tunyati mengurus KJP ke kelurahan. Selain itu, Djarot meminta warga tidak berbohong. "Jangan mampu bilang enggak mampu. Kalau ada yang seperti itu laporkan," kata Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu mengajak warga yang kurang mampu segera daftar untuk mendapatkan KJP. Ia berharap, dengan adanya KJP tidak ada anak putus sekolah.
"Ini harus kita cek terus supaya adil. Yang kurang mampu kami bantu biar pendidikan di Jakarta meningkat," ujar Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
