medcom.id, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta dianggap segera ingin menertibkan Kawasan Kalijodo. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas memberikan masukan agar penertiban dilakukan dengan cara yang baik.
"Kami seringkali memberi masukan. Ada resistensi dari pihak Pemerintah Provinsi DKI. Kalau saja ada banyak masukan yang didengarkan, bisa keputusan itu jauh lebih baik, dan banyak pilihan cara," tutur Abbas kepada Metrotvnews.com, Rabu (17/2/2016).
Menurut Abbas, cara-cara dialog langsung oleh pimpinan pemerintah daerah dengan warganya jauh lebih baik, ketimbang menyiapkan sejumlah langkah yang berujung kekerasan. Warga, kata dia, perlu diberikan hak mendapatkan bantuan sosial. "Dialog itu bisa dikedepankan demi kebaikan," ucapnya.
Abbas menuturkan, bantuan sosial yang diberikan pun tidak baik jika dilakukan tergesa-gesa seiring dengan keinginan penertiban kawasan tersebut. Menurutnya, perlu ada penelitian yang komperehemsif agar bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan warga.
"Pemerintah harus melakukan pendataan data base. Kemarin saya bertemu tokoh-tokoh Kalijodo, ada puluhan ribu jiwa yang terkena dampak, jumlah besar. Berapa yang harus direlokasi, harus pulang kampung, datanya harus ada. Mau hidup bagaimana kedepan. Setiap warga negara perlu untuk dilindungi," paparnya.
Abbas menuturkan, bila Pemprov DKI tetap menolak untuk berdialog, tidak menutup kemungkinan dampak penertiban akan semakin besar.
"Ada resistensi (dari Pemprov DKI) pasti sebagai manusia bisa melawan. Bila gagal bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti konflik sosial di Kosovo, kerugian negaranya 100 juta dolar per hari," ucapnya.
Komnas HAM meminta penertiban kawasan Kalijodo dimulai lewat dialog. Pemprov DKI mengganggap warga Kalijodo layaknya seteru.
"DKI melihat warga di sana seperti musuh. Kenapa tiba-tiba puluhan pasukan datang, ada satpol PP, ada tentara melakukan sosialisasi. Ini menakuti warga, timbul trauma sosial. Apakah memang ingin memempatkan warga sebagai musuh, dianggap teroris, penjahat, penjudi, tunasusila, dan segala macam," tutur Abbas kepada Metrotvnews.com, Rabu 17 Februari.
Menurut dia, perlakuan Pemprov DKI mengikis kepercayaan warga Kalijodo. Padahal, masih ada cara lain, seperti dengan komunikasi yang lembut. Pemprov DKI juga perlu memberi pemahaman yang untuh.
Pemprov DKI memastikan penggusuran Kalijodo, dipimpin TNI dan Polri. Warga di sana hendak diusir paksa karena menguasai tanah negara untuk kepentingan pribadi.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana menegaskan, pihaknya bersama Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI terus berkoordinasi untuk membahas teknis penertiban di Kalijodo.
"Tidak ada intimidasi Polri dan TNI, masa menegakkan hukum dibilang intimidasi. Kami akan membantu Pemprov membebaskan jalur hijau," kata Teddy.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta dianggap segera ingin menertibkan Kawasan Kalijodo. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas memberikan masukan agar penertiban dilakukan dengan cara yang baik.
"Kami seringkali memberi masukan. Ada resistensi dari pihak Pemerintah Provinsi DKI. Kalau saja ada banyak masukan yang didengarkan, bisa keputusan itu jauh lebih baik, dan banyak pilihan cara," tutur Abbas kepada
Metrotvnews.com, Rabu (17/2/2016).
Menurut Abbas, cara-cara dialog langsung oleh pimpinan pemerintah daerah dengan warganya jauh lebih baik, ketimbang menyiapkan sejumlah langkah yang berujung kekerasan. Warga, kata dia, perlu diberikan hak mendapatkan bantuan sosial. "Dialog itu bisa dikedepankan demi kebaikan," ucapnya.
Abbas menuturkan, bantuan sosial yang diberikan pun tidak baik jika dilakukan tergesa-gesa seiring dengan keinginan penertiban kawasan tersebut. Menurutnya, perlu ada penelitian yang komperehemsif agar bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan warga.
"Pemerintah harus melakukan pendataan data base. Kemarin saya bertemu tokoh-tokoh Kalijodo, ada puluhan ribu jiwa yang terkena dampak, jumlah besar. Berapa yang harus direlokasi, harus pulang kampung, datanya harus ada. Mau hidup bagaimana kedepan. Setiap warga negara perlu untuk dilindungi," paparnya.
Abbas menuturkan, bila Pemprov DKI tetap menolak untuk berdialog, tidak menutup kemungkinan dampak penertiban akan semakin besar.
"Ada resistensi (dari Pemprov DKI) pasti sebagai manusia bisa melawan. Bila gagal bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti konflik sosial di Kosovo, kerugian negaranya 100 juta dolar per hari," ucapnya.
Komnas HAM meminta penertiban kawasan Kalijodo dimulai lewat dialog. Pemprov DKI mengganggap warga Kalijodo layaknya seteru.
"DKI melihat warga di sana seperti musuh. Kenapa tiba-tiba puluhan pasukan datang, ada satpol PP, ada tentara melakukan sosialisasi. Ini menakuti warga, timbul trauma sosial. Apakah memang ingin memempatkan warga sebagai musuh, dianggap teroris, penjahat, penjudi, tunasusila, dan segala macam," tutur Abbas kepada
Metrotvnews.com, Rabu 17 Februari.
Menurut dia, perlakuan Pemprov DKI mengikis kepercayaan warga Kalijodo. Padahal, masih ada cara lain, seperti dengan komunikasi yang lembut. Pemprov DKI juga perlu memberi pemahaman yang untuh.
Pemprov DKI memastikan penggusuran Kalijodo, dipimpin TNI dan Polri. Warga di sana hendak diusir paksa karena menguasai tanah negara untuk kepentingan pribadi.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana menegaskan, pihaknya bersama Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI terus berkoordinasi untuk membahas teknis penertiban di Kalijodo.
"Tidak ada intimidasi Polri dan TNI, masa menegakkan hukum dibilang intimidasi. Kami akan membantu Pemprov membebaskan jalur hijau," kata Teddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
