medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI memasukkan tujuh ribu kegiatan senilai Rp74 triliun ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018. Awalnya, terdapat 20 ribu kegiatan yang kemudian dipangkas menjadi tujuh ribu.
Jika dicermati, jumlah pemangkasan kegiatan cukup banyak. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pemangkasan itu dilakukan karena mempertimbangkan aspek prioritas dan ketersediaan anggaran.
"Itu saja kemarin kita sudah pasang Rp74 trilium mendekati Rp75 triliun, dari belanja langsung dan belanja tidak langsung akumulasinya segitu, itu sudah maksimal untuk 2018," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 6 Juni 2017.
Saefullah menegaskan, Pemprov DKI tidak memiliki anggaran lagi jika harus ada kegiatan yang dimasukkan. Ia tak mau berbagai kegiatan dipaksakan masuk yang kemudian ujung-ujungnya tak terlaksana karena ketiadaan anggaran.
"Nanti kembali lagi ke penyakit dulu anggarannya kosong. Saya ingin realistis anggarannya segini. Silakan dibelanjakan, dibicarakan untuk apa," tegas dia.
Ia pun berpesan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta supaya berbagai kegiatan yang masuk dapat dikoreksi oleh siapa pun. Hal itu untuk mendukung sistem e-budgeting yang sudah transparan.
"Kalau ada kegiatan yang aneh-aneh tanya saja datangnya dari mana, apa maksudnya. Saya ingin transparansi yang sudah ada kita pertahankan," ungkap Saefullah.
medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI memasukkan tujuh ribu kegiatan senilai Rp74 triliun ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018. Awalnya, terdapat 20 ribu kegiatan yang kemudian dipangkas menjadi tujuh ribu.
Jika dicermati, jumlah pemangkasan kegiatan cukup banyak. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pemangkasan itu dilakukan karena mempertimbangkan aspek prioritas dan ketersediaan anggaran.
"Itu saja kemarin kita sudah pasang Rp74 trilium mendekati Rp75 triliun, dari belanja langsung dan belanja tidak langsung akumulasinya segitu, itu sudah maksimal untuk 2018," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 6 Juni 2017.
Saefullah menegaskan, Pemprov DKI tidak memiliki anggaran lagi jika harus ada kegiatan yang dimasukkan. Ia tak mau berbagai kegiatan dipaksakan masuk yang kemudian ujung-ujungnya tak terlaksana karena ketiadaan anggaran.
"Nanti kembali lagi ke penyakit dulu anggarannya kosong. Saya ingin realistis anggarannya segini. Silakan dibelanjakan, dibicarakan untuk apa," tegas dia.
Ia pun berpesan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta supaya berbagai kegiatan yang masuk dapat dikoreksi oleh siapa pun. Hal itu untuk mendukung sistem
e-budgeting yang sudah transparan.
"Kalau ada kegiatan yang aneh-aneh tanya saja datangnya dari mana, apa maksudnya. Saya ingin transparansi yang sudah ada kita pertahankan," ungkap Saefullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
