Ilustrasi. Kawasan Monas direvitalisasi. Foto: MI/Pius Erlangga
Ilustrasi. Kawasan Monas direvitalisasi. Foto: MI/Pius Erlangga

Dua Cawagub DKI Bela Anies Soal Revitalisasi Monas

Nasional Revitalisasi Monas cawagub dki
Insi Nantika Jelita • 01 Februari 2020 20:44
Jakarta: Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal polemik revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas). Riza menilai revitalisasi Monas menjadi kewenangan Anies.
 
"Saya kira kita komunikasikan apa yang sudah menjadi kebijakan pak gubernur (Anies)," kata Riza saat ditemui Penang Bistro, Kebon Sirih, Jumat, 31 Januari 2020.
 
Riza mahfum revitalisasi punya aturan hukum. Menurut dia, Pemprov DKI tinggal mengomunikasikan dengan baik harapan pemerintah pusat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara, Cawagub yang diusulkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurmansjah Lubis puna pendapat serupa. Ia menyebut revitalisasi Monas sedianya untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH). Ia mengatakan Jakarta hanya memiliki 3 persen RTH, dan idealnya punya 30 persen.
 
"Saya pikir tujuan utamanya adalah bagaimana RTH DKI ini secara esensial dibangun. (Gubernur) sudah melakukannya, cuma kan namanya juga sendirian, kita bantuin jadi wagub supaya diperbanyak RTH-nya," kata Nurmansjah di kawasan Sudirman pada Minggu, 26 Januari 2020.
 
Revitalisasi Monas sejatinya mendapat kecaman sejumlah pihak. Misalnya, Koalisi Pejalan Kaki, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), hingga Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.
 
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya pun angkat bicara. Mereka menilai apa yang dikerjakan Anies adalah maladministrasi karena tidak mengantongi izin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Ini mengacu Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
 
"Saatnya para pihak duduk bersama dan memastikan bahwa Revitalisasi Monas tidak mengurangi RTH di wilayah Jakarta secara umum, jika diperlukan perlu ada re-design terhadap proyek tersebut," tegas Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif