medcom.id, Jakarta: Sebanyak 27 orang pekerja harian lepas atau PHL Jatinegara diputus kontraknya oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur. Alasannya mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengungkapkan, mereka ini bisa meminta persetujuan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk bisa dipekerjakan kembali. Sebab, mereka rata-rata sudah menjadi PHL sejak lama.
“Katakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, itu bisa minta persetujuan ke pak Gubernur,” kata Agus saat ditemui Metrotvnews.com di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).
Baca: Diberhentikan Sepihak, Belasan PHL Temui Plt Gubernur DKI
PHL boleh meminta persetujuan Sumarsono asalkan memiliki kinerja bagus. Agus mencontohkan, ada seorang PHL hanya lulusan SD sudah puluhan tahun bekerja degan kinerja baik. Lulusan SMA belum tentu bisa kerja sebaik dia.
“(Mereka) Bisa bikin pengecualian, bisa mengajukan surat. Makanya kemarin ketika ada banyak petugas yang tidak diterima di kebersihan, itu bisa saja kelurahan minta izin ke pak Gubernur,” jelas Agus.
PHL membersihkan kawasan Monas. Foto: MI/Angga Yuniar.
Mengenai nasib ke-27 PHL di Jatinegara yang diputus kontraknya itu Agus mengaku bingung. Bagaimana bisa mereka tak dipekerjakan lagi.
Sebab, Sudin Kebersihan Jakarta Timur sudah melakukan perekrutan sesuai kuota. Sementara, anggaran untuk upah PHL sudah disediakan sesuai kuota.
“Kalau memang anggarannya tercukupi, orangnya lebih, enggak bisa (dimasukkan),” ujar Agus.
Agus menekankan, proses perekrutan harus transparan. Kepada ke-27 PHL yang tak memenuhi persyaratan, mereka harus mengetahui kekurangannya.
“Yang mesti dipikirkan, kenapa orang baru bisa mengalahkan orang lama. Itu di mana kelebihannya? Itu bisa diinvestigasi. Kalau itu bisa dicek lagi ke lapangan,” ungkap Agus.
medcom.id, Jakarta: Sebanyak 27 orang pekerja harian lepas atau PHL Jatinegara diputus kontraknya oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur. Alasannya mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengungkapkan, mereka ini bisa meminta persetujuan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk bisa dipekerjakan kembali. Sebab, mereka rata-rata sudah menjadi PHL sejak lama.
“Katakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, itu bisa minta persetujuan ke pak Gubernur,” kata Agus saat ditemui Metrotvnews.com di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).
Baca:
Diberhentikan Sepihak, Belasan PHL Temui Plt Gubernur DKI
PHL boleh meminta persetujuan Sumarsono asalkan memiliki kinerja bagus. Agus mencontohkan, ada seorang PHL hanya lulusan SD sudah puluhan tahun bekerja degan kinerja baik. Lulusan SMA belum tentu bisa kerja sebaik dia.
“(Mereka) Bisa bikin pengecualian, bisa mengajukan surat. Makanya kemarin ketika ada banyak petugas yang tidak diterima di kebersihan, itu bisa saja kelurahan minta izin ke pak Gubernur,” jelas Agus.
PHL membersihkan kawasan Monas. Foto: MI/Angga Yuniar.
Mengenai nasib ke-27 PHL di Jatinegara yang diputus kontraknya itu Agus mengaku bingung. Bagaimana bisa mereka tak dipekerjakan lagi.
Sebab, Sudin Kebersihan Jakarta Timur sudah melakukan perekrutan sesuai kuota. Sementara, anggaran untuk upah PHL sudah disediakan sesuai kuota.
“Kalau memang anggarannya tercukupi, orangnya lebih, enggak bisa (dimasukkan),” ujar Agus.
Agus menekankan, proses perekrutan harus transparan. Kepada ke-27 PHL yang tak memenuhi persyaratan, mereka harus mengetahui kekurangannya.
“Yang mesti dipikirkan, kenapa orang baru bisa mengalahkan orang lama. Itu di mana kelebihannya? Itu bisa diinvestigasi. Kalau itu bisa dicek lagi ke lapangan,” ungkap Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
