Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Anies Sasar Gedung Tinggi Jadi Penambal PBB

Nasional pajak bumi bangunan
Nur Azizah • 23 April 2019 16:14
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menata ulang gedung-gedung tinggi di Ibu Kota. Langkah ini menjadi cara Anies untuk menambal kekurangan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).
 
Penerimaan PBB berpotensi berkurang lantaran Anies akan menghapus PBB untuk guru, veteran, hingga purnawirawan TNI-Polri. Kebijakan ini juga berlaku untuk pensiunan PNS, perintis kemerdekaan, penerima bintang kehormatan, mantan presiden, hingga wakil presiden.
 
"Tentu ada (dampak ke pendapatan). Itu sebabnya kita harus genjot pendapatan dari kegiatan yang memiliki nilai tambah," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 23 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satu caranya, kata dia, dengan dengan mendata ulang objek pajak. Menurut dia, banyak objek pajak yang tidak ditulis berdasarkan fakta lapangan.
 
"Misalnya, gedung dihitung per lantainya 1.000 meter, dalam kenyataannya bisa jadi 1.200 meter. Nah itu yang sedang kita lalukan. Dengan cara seperti itu insyaallah pendapat pajak kita akan lebih banyak," ujar dia.
 
Berdasarkan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah, dari Januari hingga Maret 2019, realisasi pendapatan pajak hanya Rp148,54 miliar dari target Rp9,6 triliun. Total target pendapatan pajak tahun ini sekitar Rp44,18 triliun.
 
Baca: Anies Cabut Kebijakan PBB Gratis Kreasi Ahok
 
Sebelumnya, kabar Anies akan menghentikan kebijakan penghapusan PBB dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar ramai di publik. Hal ini terlihat dari revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembebasan PBB-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP).
 
Dalam Pergub baru, Pasal 4A menyebutkan pembebasan PBB-PP hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Namun, Anies langsung membantah yang mengatakan dirinya akan mengenakan pajak untuk NJOP di bawah Rp1 miliar.
 
"Aturan Pergub memang dibuat setiap tahun. Kalau isi (pergub terdapat tulisan) berlaku hingga 2019, bukan berarti tahun 2020 akan dikenakan pajak. Bisa saja akan ditambah cakupannya," pungkas dia.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif