medcom.id, Jakarta: Perlu diadakan survei tentang standar nilai kebutuhan hidup layak di wilayah DKI Jakarta. Sebab kebutuhan hidup di Jakarta berbeda dari kota lainnya.
"Kalau di luar Jakarta, orang yang tidak punya uang tetap bisa makan karena berkebun. Sedangkan, kalau di Jakarta tidak bisa seperti itu. Makanya, harus pakai 100 persen standar nilai kebutuhan hidup layak," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat sekitar 10 kelurahan memiliki resiko tingkat kerawanan sosial paling tinggi. Hal itu diperoleh melalui Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) terhadap 267 kelurahan yang ada di Jakarta.
Untuk itu, Ahok meminta BPS melakukan survei lebih mendalam agar diketahui seberapa banyak orang yang layak dan tidak layak tinggal di Jakarta.
"Ini masalah kekumuhan, makanya kita minta BPS DKI lakukan survei itu. Nanti, standar yang digunakan adalah nilai kebutuhan hidup layak," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku akan mengombinasikan hasil survei kelayakan hidup tersebut dengan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja camat dan lurah di masing-masing wilayah tempat tinggal.
"Dengan kombinasi itu, kita bisa melihat bagaimana kinerja camat dan lurah dalam melayani warganya. Apakah warga sudah merasa puas atau belum dengan pelayanan yang diberikan," pungkas Ahok.
medcom.id, Jakarta: Perlu diadakan survei tentang standar nilai kebutuhan hidup layak di wilayah DKI Jakarta. Sebab kebutuhan hidup di Jakarta berbeda dari kota lainnya.
"Kalau di luar Jakarta, orang yang tidak punya uang tetap bisa makan karena berkebun. Sedangkan, kalau di Jakarta tidak bisa seperti itu. Makanya, harus pakai 100 persen standar nilai kebutuhan hidup layak," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat sekitar 10 kelurahan memiliki resiko tingkat kerawanan sosial paling tinggi. Hal itu diperoleh melalui Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) terhadap 267 kelurahan yang ada di Jakarta.
Untuk itu, Ahok meminta BPS melakukan survei lebih mendalam agar diketahui seberapa banyak orang yang layak dan tidak layak tinggal di Jakarta.
"Ini masalah kekumuhan, makanya kita minta BPS DKI lakukan survei itu. Nanti, standar yang digunakan adalah nilai kebutuhan hidup layak," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku akan mengombinasikan hasil survei kelayakan hidup tersebut dengan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja camat dan lurah di masing-masing wilayah tempat tinggal.
"Dengan kombinasi itu, kita bisa melihat bagaimana kinerja camat dan lurah dalam melayani warganya. Apakah warga sudah merasa puas atau belum dengan pelayanan yang diberikan," pungkas Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LHE)
