medcom.id, Jakarta: Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai kisruh yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI membuat program Ibu Kota terbengkalai. NasDem meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggunakan kewenangannya menengahi kekisruhan tersebut.
Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella meminta Mendagri turun tangan menengahi kekisruhan antara Ahok dan DPRD. NasDem berharap kekisruhan cepat berakhir sehingga roda pemerintahan di Jakarta tidak terganggu dengan konflik antar pejabat teras di DKI, yang menyebabkan kepentingan masyarakat menjadi terganggu.
"NasDem meminta Mendagri atas nama Pemerintah Pusat duduk satu meja dengan Gubernur DKI untuk selesaikan ini, kami harap kekisruhan segera berakhir agar pemerintahan di Jakarta dapat berjalan dengan baik," kata Patrice dalam konferensi pers di DPP NasDem, Jalan RP Suroso, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
NasDem menilai ada masalah lain yang tidak ada kaitannya dengan kekisruhan yang bisa ditangani Mendagri. Salah satunya gaji pegawai Pemda DKI yang belum dibayar.
"NasDem meminta Menteri Dalam Negeri menggunakan kewenangannya dengan konsultasi pada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) serta Kejaksaan Agung agar pos belanja rutin (gaji dan lainnya) yang mendesak bisa didahulukan," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai kisruh yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI membuat program Ibu Kota terbengkalai. NasDem meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggunakan kewenangannya menengahi kekisruhan tersebut.
Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella meminta Mendagri turun tangan menengahi kekisruhan antara Ahok dan DPRD. NasDem berharap kekisruhan cepat berakhir sehingga roda pemerintahan di Jakarta tidak terganggu dengan konflik antar pejabat teras di DKI, yang menyebabkan kepentingan masyarakat menjadi terganggu.
"NasDem meminta Mendagri atas nama Pemerintah Pusat duduk satu meja dengan Gubernur DKI untuk selesaikan ini, kami harap kekisruhan segera berakhir agar pemerintahan di Jakarta dapat berjalan dengan baik," kata Patrice dalam konferensi pers di DPP NasDem, Jalan RP Suroso, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
NasDem menilai ada masalah lain yang tidak ada kaitannya dengan kekisruhan yang bisa ditangani Mendagri. Salah satunya gaji pegawai Pemda DKI yang belum dibayar.
"NasDem meminta Menteri Dalam Negeri menggunakan kewenangannya dengan konsultasi pada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) serta Kejaksaan Agung agar pos belanja rutin (gaji dan lainnya) yang mendesak bisa didahulukan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
