medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman membantah terjadi penggelembungan dana rehab sekolah di SMA Negeri 19, Jalan Perniagaan, Tambora, Jakarta Barat. Pasalnya, dana sebanyak Rp 48 miliar tak hanya untuk SMA negeri 19.
"Memang benar ada dana tepatnya Rp 49 miliar, itu di kompleks SMA Negeri 19," kata Arie di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015).
Menurut Arie, biaya rehab untuk SMA 19 memang tinggi sebab di sana ada lima sekolah, yakni tiga sekolah dasar, satu SMP dan satu SMA. Namun, ia akan memenuhi permintaan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang meminta melakukan efisiensi terhadap anggaran rehab sekolah. "Itu perencanaan tahun lalu. Saya diberikan tugas untuk melakukan efisiensi," ujarnya.
Ia mengungkapkan, karena sampai saat ini belum bisa masuk ke pelelangan maka rehab tersebut ditunda. “Karena mempertimbangkan dan belum lelang, sebaiknya memang harus ditunda. Dilakukan penghitungan ulang yang lebih cermat supaya efisien," katanya.
Seperti diketahui, Ahok menyebutkan ada 51 sekolah negeri di DKI yang perlu direhab. Proses rehab terpaksa ditunda karena Ahok menemukan biaya rehab yang tidak masuk akal. Program perbaikan sekolah itu akan dilanjutkan tahun depan menggunakan APBD 2016.
"Lebih baik saya coret. Saya suruh konsultan analisa kembali. Sekarang kita paksa tunda, tahun depan kita perbaiki. Kalau di perubahan enggak keburu," kata Ahok di Balai Kota pada 13 Agustus 2015.
medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman membantah terjadi penggelembungan dana rehab sekolah di SMA Negeri 19, Jalan Perniagaan, Tambora, Jakarta Barat. Pasalnya, dana sebanyak Rp 48 miliar tak hanya untuk SMA negeri 19.
"Memang benar ada dana tepatnya Rp 49 miliar, itu di kompleks SMA Negeri 19," kata Arie di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015).
Menurut Arie, biaya rehab untuk SMA 19 memang tinggi sebab di sana ada lima sekolah, yakni tiga sekolah dasar, satu SMP dan satu SMA. Namun, ia akan memenuhi permintaan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang meminta melakukan efisiensi terhadap anggaran rehab sekolah. "Itu perencanaan tahun lalu. Saya diberikan tugas untuk melakukan efisiensi," ujarnya.
Ia mengungkapkan, karena sampai saat ini belum bisa masuk ke pelelangan maka rehab tersebut ditunda. “Karena mempertimbangkan dan belum lelang, sebaiknya memang harus ditunda. Dilakukan penghitungan ulang yang lebih cermat supaya efisien," katanya.
Seperti diketahui, Ahok menyebutkan ada 51 sekolah negeri di DKI yang perlu direhab. Proses rehab terpaksa ditunda karena Ahok menemukan biaya rehab yang tidak masuk akal. Program perbaikan sekolah itu akan dilanjutkan tahun depan menggunakan APBD 2016.
"Lebih baik saya coret. Saya suruh konsultan analisa kembali. Sekarang kita paksa tunda, tahun depan kita perbaiki. Kalau di perubahan enggak keburu," kata Ahok di Balai Kota pada 13 Agustus 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
