medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama masih memburu oknum PNS DKI yang memalsukan data Pekerja Harian Lepas (PHL) fiktif yang direkrut untuk membantu tugas di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Saya masih cari itu, akan kami tangkap," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur mengaku paham betul manipulasi data PHL fiktif yang dilakukan pelaku. Pihaknya akan memperketat pengawasan saat memberikan gaji PHL seperti yang dilakukan terhadap PHL pintu air yang bekerja di bawah Dinas Pekerjaan Umum.
"Saya tahan gaji mereka, semua demo. Memang ada yang asli PHL, tapi banyak juga yang palsu," katanya.
Ahok sudah meminta data PHL berisi nama, nomor telepon genggam, dan nomor rekening untuk mengetahui PHL yang resmi terdaftar dan belum menerima gaji.
Namun, Ahok menyayangkan masih ada saja oknum di dinas yang nekat memanipulasi data PHL. Oknum pejabat di dinas meminta dan menahan kartu ATM PHL. Saat gaji turun, oknum pejabat itu hanya memberikan gaji setengah. "Saya paksa semua pegawai harus digaji transfer rekening. Eh, masih ada yang main juga," ujarnya.
Seperti diberitakan, sejumlah PHL yang direkrut untuk membantu tugas kelurahan terbukti fiktif. Ada 10 orang dari 42 PHL kebersihan kali di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang fiktif. "Iya saya tahu ini salah," kata PHL fiktif Misbahul Anam, kepada Metrotvnews.com.
Awalnya, Misbahul ditawari oleh koordinator PHL Kali Pasar Rebo, DMH Simanjuntak, untuk menjadi pekerja fiktif. "Waktu itu saya ngasih lamaran sama bapak saya. Bapak saya dipanggil duluan, sudah kerja. Kalau saya dipanggil baru kemarin," jelas Misbahul.
Misbahul mengaku diberi upah sebesar Rp500 ribu oleh DMH Simanjuntak. "Dibayar Rp500 ribu dari Rp2,7 juta yang masuk rekening," ungkapnya.
Sebetulnya ia mau jika disuruh bekerja seperti teman-teman PHL lainnya. Dia tetap ada rasa waswas jika hal tersebut dibawa ke jalur hukum. Namun, Pak Simanjuntak atau akrab dipanggil Opung itu melarangnya bekerja. "Mau saja saya disuruh kerja tapi enggak dibolehin," imbuhnya.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama masih memburu oknum PNS DKI yang memalsukan data Pekerja Harian Lepas (PHL) fiktif yang direkrut untuk membantu tugas di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
"Saya masih cari itu, akan kami tangkap," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur mengaku paham betul manipulasi data PHL fiktif yang dilakukan pelaku. Pihaknya akan memperketat pengawasan saat memberikan gaji PHL seperti yang dilakukan terhadap PHL pintu air yang bekerja di bawah Dinas Pekerjaan Umum.
"Saya tahan gaji mereka, semua demo. Memang ada yang asli PHL, tapi banyak juga yang palsu," katanya.
Ahok sudah meminta data PHL berisi nama, nomor telepon genggam, dan nomor rekening untuk mengetahui PHL yang resmi terdaftar dan belum menerima gaji.
Namun, Ahok menyayangkan masih ada saja oknum di dinas yang nekat memanipulasi data PHL. Oknum pejabat di dinas meminta dan menahan kartu ATM PHL. Saat gaji turun, oknum pejabat itu hanya memberikan gaji setengah. "Saya paksa semua pegawai harus digaji transfer rekening. Eh, masih ada yang main juga," ujarnya.
Seperti diberitakan, sejumlah PHL yang direkrut untuk membantu tugas kelurahan terbukti fiktif. Ada 10 orang dari 42 PHL kebersihan kali di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang fiktif. "Iya saya tahu ini salah," kata PHL fiktif Misbahul Anam, kepada Metrotvnews.com.
Awalnya, Misbahul ditawari oleh koordinator PHL Kali Pasar Rebo, DMH Simanjuntak, untuk menjadi pekerja fiktif. "Waktu itu saya ngasih lamaran sama bapak saya. Bapak saya dipanggil duluan, sudah kerja. Kalau saya dipanggil baru kemarin," jelas Misbahul.
Misbahul mengaku diberi upah sebesar Rp500 ribu oleh DMH Simanjuntak. "Dibayar Rp500 ribu dari Rp2,7 juta yang masuk rekening," ungkapnya.
Sebetulnya ia mau jika disuruh bekerja seperti teman-teman PHL lainnya. Dia tetap ada rasa waswas jika hal tersebut dibawa ke jalur hukum. Namun, Pak Simanjuntak atau akrab dipanggil Opung itu melarangnya bekerja. "Mau saja saya disuruh kerja tapi enggak dibolehin," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
