Pencegahan Banjir Era Anies Baswedan Disebut tidak Ada

Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Hasibullah Ilyas mengakui bahwa persoalan banjir di ibu kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi. Dari fenomena banjir yang terjadi di ibu kota belakangan ini, Hasibullah menyebut pemerintah provinsi seakan tak punya langkah pencegahan untuk mengantisipasi banjir. "Zaman Fauzi Bowo banjir cepat surut karena ada banjir kanal barat dan timur, era Jokowi dan Ahok pembebasan lahan Ciliwung untuk normalisasi kali, tapi di tahun Gubernur Anies ini pencegahannya tidak ada," katanya, dalam Prime Talk, Selasa 6 Februari 2018. Menurut Hasibullah, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) DKI Jakarta sudah sangat siap memasang turab di bantaran kali Ciliwung, namun hingga banjir kadung datang Pemprov DKI belum siap.  "Pembebasan lahan itu kewajiban pemerintah tapi masih terbengkalai karena gubernur fokus mengurusi yang lain. Setelah banjir baru ribut," katanya. Sementara itu, Pakar Tata Ruang Jehansyah Siregar mengatakan persoalan banjir tidak bisa hanya diserahkan ke Dinas PU dan Pengairan saja namun juga perlu campur tangan Ditjen Cipta Karya dan dinas terkait lainnya dalam hal mengatur permukiman dan pembebasan lahan. Selama ini, kata Jehan, pemerintah terkesan longgar dalam memberikan izin penggunaan wilayah untuk bisnis properti sementara kewajiban menyediakan lahan relokasi dampak peremajaan kampung di sekitarnya diabaikan. "Tentu akan jadi problem besar ketika permukiman beralih ke area baru. Strateginya salah kalau hanya pembebasan lahan. APBD DKI berapa banyak untuk pembebasan lahan," ungkap Jehan. Menurut Jehan, masalah daerah aliran sungai di perkotaan bukan hanya soal teknis pengairan. Lebih dari itu persoalan lain seperti masalah budaya, sosial, ekonomi, kependudukan, perumahan, permukiman, dan pertanahan areal baru harus jadi perhatian.  "Jadi langkah-langkah mengatasi banjir saat ini belum memadai," jelasnya.