Menteri Sosial Tri Rismaharini. DOK Istimewa
Menteri Sosial Tri Rismaharini. DOK Istimewa

Loyalis Ahok Diprediksi Merapat ke Risma

Nasional ahok dki jakarta pemprov dki Anies Baswedan
Fachri Audhia Hafiez • 25 Januari 2021 15:05
Jakarta: Loyalis Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diprediksi akan merapat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma). Situasi itu dimungkinkan bila Risma maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
 
"Kalau katakanlah rival Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) adalah Risma, maka (pendukungnya Ahok) sendirinya akan ke Risma. Secara politik seperti itu bandulnya akan seperti itu," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada Medcom.id, Senin, 25 Januari 2021.
 
Ujang mengibaratkan loyalis Ahok sebagai bejana yang berbeda dengan pendukung Anies. Otomatis, pada Pilgub DKI Jakarta berikutnya pendukung Ahok yang membela Anies sangat sedikit.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bejananya Ahok itu otomatis berpindah ke lawan Anies, seperti itu kalkulasi politiknya," ucap Ujang.
 
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai loyalis Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017 cukup tinggi. Risma dinilai belum memiliki basis yang cukup kuat di DKI Jakarta.
 
(Baca: Tanpa Anies, Ariza Dinilai Cukup Kuat di Pilgub DKI)
 
"Ahok punya loyalis di luar partai pengusung. Kalau Risma belum terlihat loyalis di luar partainya (PDI Perjuangan)," ujar Adi kepada Medcom.id.
 
Adi menyebut bukan hal mudah melawan Anies bila Risma maju dalam Pilgub DKI Jakarta berikutnya. Apalagi, Anies merupakan petahana.
 
Adi memprediksi tiga poros pada Pilgub DKI Jakarta yakni, Anies Baswedan, Risma, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. "Tak ada pilihan lain rival Anies meski kerja politik dari sekarang. Melawan Anies yang petahana bukan perkara mudah, butuh kerja politik yang tak kaleng-kaleng," ujar Adi.
 
Sebanyak 101 kepala daerah meliputi sembilan provinsi, termasuk DKI Jakarta, masa jabatannya akan berakhir pada 2022. Namun, pelaksanaan waktu penyelenggaraan pilkada masih menunggu keputusan DPR.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan berpegang teguh pada amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Beleid itu mengatur pelaksanaan pilkada serentak nasional akan diselenggarakan pada November 2024.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif