Jakarta: Proyek reklamasi yang berjalan di pantai utara Jakarta berimbas kepada sejumlah nelayan. Dengan adanya megaproyek tersebut, sejumlah nelayan dinilai kehilangan mata pencaharian untuk mendapatkan ikan.
"Kami meminta agar Kemenko Maritim melindungi dan memperhatikan nasib nelayan. Mengingat pihak Kemenko Maritim selama ini kami anggap mendukung proyek reklamasi," kata Ketua Pengusaha Muda Indonesia Sam Aliano dalam keterangannya, Rabu 15 November 2017.
Sam menjelaskan, selama ada proyek reklamasi, banyak nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan ikan. Bahkan, nelayan yang pernah ada di lokasi proyek reklamasi sepertai diabaikan.
Menurut Sam, pemerintah harus memberikan solusi untuk para nelayan yang kehilangan mata pencaharian tersebut.
Menurut Sam, pasang proyek reklamasi juga terdapat bukan tanpa masalah. Tepatnya di masa akhir kepemimpinan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Kemenko Maritim justru memberikan ijin dan sertifikat tanah di salah satu pulau seluas 3,12 juta meter persegi dalam waktu satu hari.
"Itu tidak masuk akal. Karena kita urus rumah kecil untuk mendapat perizinan dan sertifikat saja susah. Butuh waktu berbulan-bulan," ungkap Sam
Nasib nelayan yang terimbas proyek reklamasi seperti berbanding terbalik dengan pekerja hiburan malam di Hotel Alexis. Menurutnya, ada sebagian orang yang meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka setelah Alexis ditutup.
Menurut Sam, jika pemerintah membela pekerja hiburan malam seperti PSK, hal tersebut bisa menjadi masalah tersendiri terhadap generasi penerus.
"Ada pihak-pihak yang peduli bagaimana nasib PSK asing dari Thailand, China di Alexis. Sedangkan para pekerja nelayan atau pekerja pabrik dianggap semut, tidak ada nilai. Saya bertanya harga diri kita sebagai bangsa dan negara? Sedangkan hal yang baik kepada masyarakat dibiarkan justru diabaikan. Mereka harus perhatikan nasib nelayan yang kena imbas proyek reklamasi," pungkas Sam.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/4KZOO0EN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Proyek reklamasi yang berjalan di pantai utara Jakarta berimbas kepada sejumlah nelayan. Dengan adanya megaproyek tersebut, sejumlah nelayan dinilai kehilangan mata pencaharian untuk mendapatkan ikan.
"Kami meminta agar Kemenko Maritim melindungi dan memperhatikan nasib nelayan. Mengingat pihak Kemenko Maritim selama ini kami anggap mendukung proyek reklamasi," kata Ketua Pengusaha Muda Indonesia Sam Aliano dalam keterangannya, Rabu 15 November 2017.
Sam menjelaskan, selama ada proyek reklamasi, banyak nelayan yang kesulitan untuk mendapatkan ikan. Bahkan, nelayan yang pernah ada di lokasi proyek reklamasi sepertai diabaikan.
Menurut Sam, pemerintah harus memberikan solusi untuk para nelayan yang kehilangan mata pencaharian tersebut.
Menurut Sam, pasang proyek reklamasi juga terdapat bukan tanpa masalah. Tepatnya di masa akhir kepemimpinan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Kemenko Maritim justru memberikan ijin dan sertifikat tanah di salah satu pulau seluas 3,12 juta meter persegi dalam waktu satu hari.
"Itu tidak masuk akal. Karena kita urus rumah kecil untuk mendapat perizinan dan sertifikat saja susah. Butuh waktu berbulan-bulan," ungkap Sam
Nasib nelayan yang terimbas proyek reklamasi seperti berbanding terbalik dengan pekerja hiburan malam di Hotel Alexis. Menurutnya, ada sebagian orang yang meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka setelah Alexis ditutup.
Menurut Sam, jika pemerintah membela pekerja hiburan malam seperti PSK, hal tersebut bisa menjadi masalah tersendiri terhadap generasi penerus.
"Ada pihak-pihak yang peduli bagaimana nasib PSK asing dari Thailand, China di Alexis. Sedangkan para pekerja nelayan atau pekerja pabrik dianggap semut, tidak ada nilai. Saya bertanya harga diri kita sebagai bangsa dan negara? Sedangkan hal yang baik kepada masyarakat dibiarkan justru diabaikan. Mereka harus perhatikan nasib nelayan yang kena imbas proyek reklamasi," pungkas Sam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
