Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan menggencarkan sosialisasi terkait pentingnya perawatan kendaraan daripada kembali menerapkan tilang uji emisi. Sosialisasi dinilai sangat diperlukan meningkatkan kesadaran masyarakat agar berkontribusi terhadap pengurangan polusi udara.
"Saya lihat memang belum cukup banyak (sosialisasi) dilakukan oleh pemerintah," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo saat dihubungi Media Indonesia, Senin, 9 Oktober 2023.
Dia menilai sosialisasi yang dilakukan pemerintah saat ini ala kadarnya. Sosilaisasi yang disampaikan melalui iklan-iklan tak bisa mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Harus seperti talk show ada ahli yang memaparkan alasan dan datanya," ungkap dia.
Selain sosialisasi, Roy mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya sebelum membuat sebuah kebijakan. Evaluasi harus dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan yang dibuat terhadap derajat penurunan polusi udara.
"Jangan hanya tambal sulam karena kendaraan ini menyumbang lalu dilakukan pengurangan dengan instrumen razia," sebut dia.
Menurut dia, perlu kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa mendukung pengurangan polusi udara di Jakarta seperti penyediaan BBM bebas timbal. Hal ini hanya bisa didorong oleh pemerintah pusat.
Dia menegaskan pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan. Jangan biarkan Pemprov DKI sendirian menangani polusi udara.
"Harus ada target tahun sekian BBM kita bebas timbal. Kalau tidak bisa di seluruh Indonesia ya diprioritaskan di kota-kota besar yang memiliki polusi udara cukup parah," ujar dia.
Hal lain yang harus dilakukan melibatkan pemerintah pusat yaitu pengawasan pembangkit listrik yang disebut-sebut turut menyumbang polusi. Menurut dia, pengawasan tersebut merupakan domain pusat.
"Jadi harus ada kebijakan di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ujar dia.
Jakarta:
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan menggencarkan sosialisasi terkait pentingnya perawatan kendaraan daripada kembali menerapkan
tilang uji emisi. Sosialisasi dinilai sangat diperlukan meningkatkan kesadaran masyarakat agar berkontribusi terhadap pengurangan polusi udara.
"Saya lihat memang belum cukup banyak (sosialisasi) dilakukan oleh pemerintah," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo saat dihubungi Media Indonesia, Senin, 9 Oktober 2023.
Dia menilai sosialisasi yang dilakukan pemerintah saat ini ala kadarnya. Sosilaisasi yang disampaikan melalui iklan-iklan tak bisa mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Harus seperti
talk show ada ahli yang memaparkan alasan dan datanya," ungkap dia.
Selain sosialisasi, Roy mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya sebelum membuat sebuah kebijakan. Evaluasi harus dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan yang dibuat terhadap derajat penurunan polusi udara.
"Jangan hanya tambal sulam karena kendaraan ini menyumbang lalu dilakukan pengurangan dengan instrumen razia," sebut dia.
Menurut dia, perlu kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa mendukung pengurangan polusi udara di Jakarta seperti penyediaan BBM bebas timbal. Hal ini hanya bisa didorong oleh pemerintah pusat.
Dia menegaskan pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan. Jangan biarkan Pemprov DKI sendirian menangani polusi udara.
"Harus ada target tahun sekian BBM kita bebas timbal. Kalau tidak bisa di seluruh Indonesia ya diprioritaskan di kota-kota besar yang memiliki polusi udara cukup parah," ujar dia.
Hal lain yang harus dilakukan melibatkan pemerintah pusat yaitu pengawasan pembangkit listrik yang disebut-sebut turut menyumbang polusi. Menurut dia, pengawasan tersebut merupakan domain pusat.
"Jadi harus ada kebijakan di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
